Krisis Lingkungan Hantui Pusat Data Malaysia, Singapura Dulu Terdampak

Gelombang investasi pusat data yang deras mengalir ke Malaysia dalam beberapa tahun terakhir mulai menghadapi resistensi publik. Negara yang sebelumnya dipuji sebagai destinasi baru ekonomi digital Asia Tenggara itu kini berhadapan dengan protes warga yang mengkhawatirkan kelangkaan air bersih dan lonjakan konsumsi listrik. Situasi ini mengingatkan banyak pihak pada pengalaman Singapura, yang lebih dulu menghadapi dilema serupa hingga akhirnya memberlakukan moratorium pembangunan pusat data pada tahun 2019.

Dari Pusat Bisnis Menuju Pusat Kontroversi

Pertumbuhan ekonomi digital kawasan telah memposisikan Malaysia, terutama negara bagian Johor yang berbatasan langsung dengan Singapura, sebagai lokasi prima bagi raksasa teknologi global. Infrastruktur yang relatif matang dan biaya operasional yang kompetitif menjadi daya tarik utama. Namun, di balik gemerlap investasi bernilai miliaran dolar tersebut, tersimpan persoalan struktural yang mulai mencuat: pusat data adalah fasilitas yang sangat haus sumber daya.

Sejumlah komunitas di Johor menyuarakan keluhan bahwa pembangunan fasilitas-fasilitas ini telah menurunkan tekanan air di kawasan pemukiman mereka. Keluhan ini bukan tanpa dasar. Ibarat mesin pendingin raksasa yang tak pernah berhenti, pusat data memerlukan sistem termal yang mengandalkan air dalam jumlah masif untuk proses evaporatif. Satu pusat data skala menengah dapat mengonsumsi 40 hingga 60 juta liter air per tahun, setara dengan kebutuhan ribuan rumah tangga. Di saat yang sama, konsumsi listriknya setara dengan puluhan ribu rumah, membebani jaringan energi lokal dan berpotensi memicu kenaikan tarif bagi konsumen rumahan.

Bayang-Bayang Singapura yang Memperkuat Keresahan

Keresahan publik Malaysia semakin terlegitimasi oleh preseden Singapura. Pada 2019, pemerintah Singapura menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk pusat data setelah menyadari bahwa sektor ini telah menyerap sekitar 7% dari total konsumsi listrik nasional. Moratorium itu baru dicabut tiga tahun kemudian dengan syarat ketat: hanya proyek yang memenuhi standar efisiensi tinggi dan menggunakan energi terbarukan yang diperbolehkan beroperasi.

Para pengamat menilai Malaysia kini berada di persimpangan yang sama. "Ini adalah siklus yang berulang di negara-negara yang sangat agresif menarik investasi digital. Aspek lingkungan seringkali terabaikan dalam proses perizinan," ujar seorang peneliti kebijakan teknologi dari lembaga studi regional. "Singapura sudah membuktikan bahwa pertumbuhan yang tidak terkendali justru akan merugikan infrastruktur publik dalam jangka panjang."

Dilema Air dan Energi di Tengah Proyeksi Pertumbuhan Agresif

Berdasarkan proyeksi otoritas energi Malaysia, konsumsi listrik oleh pusat data berpotensi meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang matang, lonjakan ini dapat mengganggu pasokan bagi sektor produktif lainnya. Persoalan air bahkan lebih kritis karena sistem pendingin evaporatif yang paling umum digunakan di iklim tropis mengakibatkan air menguap dan tidak kembali ke siklus hidrologi lokal, sehingga secara permanen mengurangi ketersediaan air tanah.

Di sisi lain, pengembang berargumen bahwa teknologi efisiensi terus berkembang. Metrik Power Usage Effectiveness (PUE)—rasio total energi yang digunakan pusat data terhadap energi yang langsung dimanfaatkan peralatan komputasi—kini ditargetkan di bawah 1,3 untuk fasilitas modern, lebih rendah dari rata-rata global 1,5. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan investasi signifikan yang tidak semua operator bersedia menanggung. "Ada kesenjangan antara komitmen keberlanjutan di atas kertas dan realitas operasional di lapangan," ungkap seorang insinyur senior yang terlibat dalam pembangunan pusat data di Johor.

Mencari Titik Keseimbangan untuk Masa Depan Digital

Pemerintah Malaysia mulai merespons dengan menyusun kerangka regulasi yang mewajibkan pusat data menggunakan air daur ulang dan melaporkan konsumsi sumber daya secara transparan. Insentif juga disiapkan bagi proyek yang mengintegrasikan panel surya dan beralih ke sistem pendingin berbasis udara, yang jauh lebih hemat air. Namun, para aktivis lingkungan menilai langkah ini masih bersifat setengah hati.

"Regulasi harus bersifat mengikat dan dapat ditegakkan, bukan sekadar panduan sukarela. Kami mendesak agar kajian dampak lingkungan dilakukan secara menyeluruh untuk setiap proyek, termasuk perhitungan beban kumulatif dari beberapa pusat data yang berdekatan," tegas perwakilan koalisi masyarakat di Johor yang menolak proyek di kawasan industri Sedenak dan Nusajaya. Kekhawatiran terhadap efek kumulatif ini bukan hal sepele, karena konsentrasi pusat data dalam radius kecil dapat melipatgandakan tekanan terhadap sumber daya air dan jaringan listrik setempat.

Di tengah tarik-menarik kepentingan, muncul usulan untuk meniru ketegasan Singapura tetapi dengan pendekatan yang lebih terukur. Konsep "kawasan hijau" mulai dibahas, yaitu zona di mana pusat data hanya boleh dibangun jika wilayah tersebut memiliki surplus energi terbarukan dan akses memadai terhadap air daur ulang. Jika direalisasikan, model ini bisa menjadi cetak biru bagi negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia yang juga tengah berlomba menarik investasi serupa.

Dengan kapasitas pusat data di Malaysia yang diprediksi mencapai 1.500 megawatt pada tahun 2028—melonjak drastis dari sekitar 300 MW di tahun 2023—waktu untuk bertindak semakin sempit. Inovasi dan investasi harus berjalan seiring dengan keberpihakan pada lingkungan dan hak-hak warga lokal, atau pertumbuhan digital akan menuai krisis yang merugikan semua pihak. Masyarakat sipil yang semakin vokal menjadi penanda bahwa era pembangunan tanpa akuntabilitas lingkungan sudah berakhir.