Krisis Biaya Hidup Jepang: Popularitas PM Sanae Takaichi Merosot Tajam

Gelombang ketidakpuasan publik menerjang pucuk pemerintahan Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi ujian politik terberatnya ketika hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan terhadap kabinetnya jatuh ke angka yang belum pernah disentuh sejak ia dilantik pada September 2025. Masyarakat yang semakin terhimpit oleh lonjakan harga kebutuhan sehari-hari mulai berbalik arah, mengikis modal politik yang semula diandalkan oleh pemimpin konservatif itu untuk melanjutkan agenda reformasi ekonominya.

Survei bulanan yang dirilis oleh lembaga riset independen Tokyo Pulse pada awal Juni 2026 menempatkan tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahan Takaichi hanya di angka 28 persen, merosot 14 poin dalam waktu tiga bulan. Angka ini menjadi yang paling rendah sejak ia menggantikan pendahulunya dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi perdana menteri di negara tersebut. Lebih mengkhawatirkan, tingkat ketidakpuasan responden melonjak hingga 61 persen, membalikkan tren penerimaan yang semula sempat berada di atas 50 persen pada awal masa jabatannya. Dua pertiga dari mereka yang menyatakan tidak puas menyebut kenaikan biaya hidup sebagai alasan utama.

Survei Terbaru: Kepuasan Publik Sentuh Titik Nadir

Detail temuan Tokyo Pulse menunjukkan bahwa basis pendukung tradisional Takaichi—kelas menengah perkotaan dan pemilih lansia—mulai melepaskan loyalitasnya. Sebanyak 72 persen responden di wilayah metropolitan Tokyo, Osaka, dan Nagoya mengaku bahwa kondisi keuangan rumah tangga mereka memburuk dalam enam bulan terakhir. Bahkan di antara pemilih Partai Demokratik Liberal (LDP) yang menjadi kendaraan politik Takaichi, persentase kepuasan terhadap kinerja perdana menteri turut tergerus menjadi hanya 54 persen, level terendah yang pernah dicatat oleh seorang perdana menteri dari partai berkuasa dalam lima tahun terakhir. "Ini bukan sekadar penurunan musiman. Angka ini mencerminkan kemarahan akumulatif yang terpendam sejak awal tahun," ujar Hiroshi Taniguchi, analis politik senior dari Universitas Waseda, dalam wawancara eksklusif dengan media lokal.

Di ranah media sosial, tagar #TakaichiOut dan #SeikatsuKurushii (hidup itu berat) ramai diperbincangkan, menandai pergeseran sentimen publik yang semula memberi ruang harapan terhadap sosok perempuan konservatif yang dianggap mampu meniru jejak Margaret Thatcher. Kini citra itu justru menjadi bumerang; kebijakan ekonominya dicap terlalu lamban dan gagal membendung laju inflasi yang digerakkan oleh pelemahan yen serta gangguan rantai pasok global.

Akar Masalah: Inflasi Pangan dan Energi yang Menggerus Daya Beli

Sejak kuartal keempat 2025, Jepang bergulat dengan inflasi tahunan yang menyentuh 3,8 persen—tertinggi dalam empat dekade terakhir—di luar periode dampak bencana alam besar. Bagi negara yang terbiasa dengan stagnasi harga, lonjakan ini ibarat sengatan listrik. Harga beras premium naik 32 persen secara tahunan, sementara tarif listrik untuk rumah tangga membengkak 19 persen pasca pencabutan subsidi energi yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya. Bahan bakar minyak, daging impor, dan produk susu ikut menjadi kontributor utama yang membuat dompet warga semakin tipis.

Pemerintahan Takaichi berulang kali menegaskan bahwa gejolak ini bersifat eksternal—dampak dari kebijakan moneter ketat bank sentral global serta konflik geopolitik yang mengacaukan harga komoditas. Namun penjelasan itu tidak mampu meredam kemarahan di tingkat akar rumput. Seorang pegawai administrasi berusia 43 tahun di Yokohama mengeluhkan bahwa anggaran makan keluarganya naik hampir 40 persen tanpa diimbangi kenaikan gaji signifikan. "Saya memilih Takaichi karena janjinya untuk menguatkan ekonomi domestik, bukan untuk menyaksikan tabungan saya tergerus setiap kali mengisi bensin," keluhnya dalam unggahan video yang viral. Suara-suara serupa bermunculan dari kalangan pekerja paruh waktu, pensiunan, hingga pemilik usaha kecil dan menengah yang tertekan oleh biaya operasional.

Respons Pemerintah: Paket Stimulus Baru yang Dianggap Terlambat

Untuk meredam gejolak, kabinet Takaichi pada pertengahan Mei 2026 mengumumkan paket stimulus senilai 14 triliun yen (sekitar 1.580 triliun rupiah) yang mencakup bantuan langsung tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, subsidi transportasi publik, serta insentif bagi perusahaan yang menaikkan upah minimum. Langkah ini disambut dingin oleh pasar dan pengamat. Ichiro Matsuda, ekonom senior dari Institut Ekonomi Energi Jepang, menilai paket itu ibarat "menambal tanggul yang sudah jebol". Ia menambahkan, "Tanpa reformasi struktural di sektor pertanian, energi, dan ketenagakerjaan, suntikan dana segar hanya akan menahan laju inflasi dalam jangka pendek namun menggelembungkan utang publik yang sudah menembus 260 persen PDB."

Di sisi lain, upah riil tercatat turun 2,1 persen secara tahunan per April 2026, menandai kontraksi bulan ke-11 berturut-turut. Fenomena ini memperparah persepsi ketimpangan antara janji politik dan realitas lapangan. Serikat pekerja besar bahkan mengancam akan menggelar mogok nasional untuk pertama kalinya dalam dua dekade jika pemerintah tidak memaksakan batas atas harga komoditas pangan strategis.

Tekanan Politik: Bisakah Takaichi Bertahan?

Penurunan drastis popularitas ini membuka kotak pandora dinamika internal LDP. Sejumlah faksi mulai bergerilya menjajaki kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya di parlemen jika tren negatif berlanjut hingga musim gugur. Seorang anggota parlemen senior yang enggan disebutkan namanya berbisik, "Kami mendukungnya karena ia merepresentasikan keberlanjutan dan ketegasan. Jika keberlanjutan itu justru berarti jalan menuju kekalahan pemilu, maka partai harus memikirkan ulang." Pemilu Majelis Tinggi berikutnya dijadwalkan pada Juli 2027, namun jajak pendapat menunjukkan bahwa 47 persen pemilih menginginkan pemilu lebih awal sebagai bentuk hukuman terhadap pemerintahan yang dianggap gagap menghadapi krisis.

Meski demikian, Takaichi memiliki kartu yang belum dimainkan: koalisi parlemen yang solid dan absennya figur alternatif sekuat dirinya di internal LDP. Ia juga baru saja memperkuat kerja sama pertahanan dengan sekutu-sekutu di kawasan sebagai bentuk pengalihan isu, namun taktik itu kecil kemungkinan bisa menyembuhkan luka di dapur rumah tangga Jepang. Politisi berusia 65 tahun ini kini terjepit di antara tuntutan untuk segera memulihkan daya beli rakyat dan realita fiskal yang semakin menipis. Satu hal yang pasti: jalan menuju pemulihan kepercayaan publik terbentang jauh, dan hanya solusi nyata—bukan sekadar retorika—yang sanggup menarik kembali angka popularitasnya dari jurang.