Komisi Driver Ojol Naik 92 Persen, Mengapa Pendapatan Justru Stagnan?

Bagi jutaan masyarakat Indonesia, ojek online atau yang akrab disebut ojol bukan sekadar moda transportasi, melainkan tulang punggung ekonomi keluarga. Ketika sejumlah platform (perusahaan penyedia layanan aplikasi) memangkas potongan komisi hingga tersisa 8 persen—yang berarti pengemudi mengantongi 92 persen dari setiap tarif perjalanan—harapan pun membumbung tinggi. Namun, sebulan berselang, yang terdengar justru keluhan: pendapatan para pengemudi disebut-sebut stagnan, alias jalan di tempat. Fenomena ini penting dicermati karena menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja gig economy (ekonomi berbasis pekerjaan lepas jangka pendek) tidak bisa diukur dari satu angka komisi semata.

Ibarat seperti mendapat potongan kue yang lebih besar, tetapi ukuran kuenya sendiri diam-diam menyusut. Persentase memang naik, namun nilai rupiah yang diterima belum tentu berubah. Inilah paradoks yang kini dirasakan banyak pengemudi ojol di Tanah Air.

Dari 20 Persen ke 8 Persen: Perubahan yang Terlihat Menggiurkan

Selama bertahun-tahun, potongan yang diambil aplikator dari setiap perjalanan berkisar antara 15 hingga 20 persen, sesuai batas yang diatur dalam regulasi Kementerian Perhubungan. Dengan komisi baru sebesar 8 persen, secara matematis pengemudi seharusnya menikmati kenaikan pendapatan yang signifikan.

Mari hitung dengan simulasi sederhana. Untuk tarif perjalanan Rp20.000, skema lama dengan potongan 20 persen memberikan pengemudi Rp16.000. Dengan potongan 8 persen, pengemudi membawa pulang Rp18.400—selisih Rp2.400 per order. Jika seorang pengemudi menyelesaikan 10 perjalanan sehari, tambahan penghasilannya mencapai Rp24.000 per hari atau sekitar Rp600.000 per bulan. Angka yang cukup berarti untuk membayar cicilan motor atau menambah belanja dapur.

Namun, realita di lapangan tidak seindah kalkulasi di atas kertas. Sejumlah pengemudi mengaku pendapatan harian mereka nyaris tidak bergerak sebulan setelah implementasi kebijakan baru tersebut. Pertanyaannya: ke mana selisih rupiah itu pergi?

Anatomi Pendapatan Pengemudi: Lebih Rumit dari Sekadar Komisi

Untuk memahami masalah ini, kita perlu membedah komponen pendapatan pengemudi ojol yang ternyata berlapis. Pertama, tarif dasar per kilometer. Jika platform menurunkan potongan komisi tetapi pada saat bersamaan menyesuaikan tarif dasar ke bawah, efek bersihnya bagi pengemudi bisa saja nol. Persentase besar dari angka kecil tetaplah kecil.

Kedua, volume order. Pendapatan adalah hasil perkalian antara nilai per perjalanan dan jumlah perjalanan. Ketika permintaan melambat—misalnya karena daya beli masyarakat menurun atau musim sepi—pengemudi bisa kehilangan beberapa order per hari, yang langsung mengikis keuntungan dari komisi yang lebih ramping.

Ketiga, skema insentif dan bonus. Selama ini, sebagian besar pendapatan pengemudi justru datang dari insentif harian, bukan tarif murni. Restrukturisasi program bonus—misalnya target order yang lebih sulit dicapai atau nominal yang dipangkas—dapat menetralkan kenaikan komisi tanpa disadari pengemudi.

Keempat, jumlah mitra yang terus bertambah. Ekosistem ojol mengalami kejenuhan: semakin banyak pengemudi berebut order yang sama, semakin tipis pula jatah masing-masing. Ibarat seperti satu panci sup yang dibagi ke lebih banyak mangkuk.

Algoritma: Wasit Tak Terlihat di Balik Layar

Faktor lain yang kerap luput dari perbincangan publik adalah algoritma, yakni serangkaian instruksi komputer yang mengatur pembagian order. Platform modern menggunakan machine learning (cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data) untuk menentukan pengemudi mana yang menerima order tertentu, kapan, dan di mana.

Masalahnya, logika di balik algoritma ini nyaris sepenuhnya tertutup. Pengemudi tidak pernah tahu pasti mengapa order yang masuk hari ini lebih sedikit dari kemarin, atau mengapa tarif untuk rute yang sama bisa berbeda dari jam ke jam. Tanpa transparansi, setiap perubahan kebijakan—termasuk pemangkasan komisi—sulit diverifikasi dampak riilnya oleh mitra di lapangan.

Inilah titik krusial dalam pengembangan ekosistem transportasi digital: inovasi teknologi yang efisien bagi platform belum tentu otomatis berarti keadilan bagi pekerjanya.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Para pengamat ekonomi digital menilai solusinya tidak bisa berhenti pada angka komisi. Diperlukan transparansi struktur tarif yang utuh—mulai dari tarif dasar, biaya aplikasi, hingga insentif—agar pengemudi dapat menghitung sendiri kelayakan pendapatannya. Regulator juga dituntut memperluas pengawasan, tidak hanya pada persentase potongan, tetapi pada total pendapatan bersih yang diterima mitra.

Di sisi lain, pengemudi disarankan memanfaatkan strategi multi-platform, yakni terdaftar di lebih dari satu aplikasi, untuk menjaga volume order tetap stabil. Meski bukan solusi ideal, langkah ini memberi daya tawar lebih dalam ekosistem gig economy yang serba dinamis.

Pada akhirnya, kenaikan komisi menjadi 92 persen adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, tanpa keterbukaan data dan pengawasan menyeluruh, angka tersebut berisiko menjadi sekadar pemanis di atas kertas. Kesejahteraan jutaan pengemudi ojol—tulang punggung transportasi perkotaan Indonesia—menuntut lebih dari satu kebijakan tunggal; ia menuntut ekosistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan.