Knesset Tetapkan Pemilu Israel 27 Oktober, Netanyahu Siap Bertarung Kembali
Parlemen Israel, Knesset, secara resmi menetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari pemilihan umum (pemilu) nasional berikutnya. Keputusan ini mengakhiri spekulasi panjang tentang jadwal pemilu di tenga...
Parlemen Israel, Knesset, secara resmi menetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari pemilihan umum (pemilu) nasional berikutnya. Keputusan ini mengakhiri spekulasi panjang tentang jadwal pemilu di tengah dinamika politik yang memanas, sekaligus membuka jalan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk kembali mengajukan diri sebagai calon kepala pemerintahan. Netanyahu, politikus paling dominan dalam sejarah modern Israel, akan memimpin partai Likud dalam upayanya meraih periode keenam sebagai perdana menteri—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Keputusan Knesset ini diambil setelah serangkaian negosiasi alot di antara faksi-faksi yang berkuasa. Meskipun pemerintahan koalisi Netanyahu baru berusia kurang dari dua tahun, tekanan dari krisis internal dan eksternal mempercepat kebutuhan untuk kembali ke bilik suara. Perpecahan di tubuh koalisi mengenai kebijakan peradilan, anggaran militer, dan pembagian kekuasaan membuat stabilitas pemerintahan terus tergerus. Dengan diumumkannya tanggal pemilu, publik Israel bersiap menghadapi kampanye yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh ketegangan.
Latar Belakang Politik Israel yang Bergejolak
Israel telah melalui lima kali pemilu dalam kurun empat tahun terakhir, sebuah indikasi betapa terfragmentasinya lanskap politik negara itu. Pemilu terbaru pada November 2022 berhasil mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan dengan koalisi sayap kanan religius yang kuat. Namun, pemerintahan ini segera dihadapkan pada gelombang protes massal yang dipicu oleh rencana reformasi sistem peradilan yang dinilai banyak pihak dapat melemahkan independensi Mahkamah Agung. Krisis ini memicu perpecahan di masyarakat dan bahkan di dalam tubuh militer, sehingga mengoyak sendi-sendi koalisi.
Tekanan semakin bertambah ketika perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, yang kemudian meluas ke ketegangan di front utara dengan Hizbullah. Meskipun Netanyahu berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang kuat di masa perang, lamanya konflik dan jumlah korban jiwa yang tinggi menimbulkan kritik tajam. Banyak keluarga sandera dan kelompok oposisi menuduh pemerintah gagal mengembalikan para tawanan, serta gagal merumuskan strategi jangka panjang untuk keamanan Israel. Tekanan itu akhirnya mendorong anggota Knesset dari sejumlah partai untuk mendorong percepatan pemilu, dengan harapan rakyat dapat memberikan mandat baru.
Ambisi Netanyahu dan Rekam Jejaknya
Di usianya yang telah menginjak 76 tahun, Benjamin Netanyahu tetap menjadi tokoh paling sentral dalam politik Israel. Dijuluki "Bibi," ia memegang rekor sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama, melewati David Ben-Gurion. Rekam jejaknya mencakup kebijakan ekonomi berorientasi pasar, penolakan keras terhadap program nuklir Iran, serta normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab melalui Perjanjian Abraham. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh penyelidikan dan dakwaan korupsi yang terus membayangi kariernya.
Netanyahu dan partai Likud telah menyatakan keyakinannya bahwa pemilu kali ini akan menjadi "referendum atas keamanan Israel." Pihaknya akan mengkampanyekan pengalaman dan kiprah Netanyahu dalam menjaga kedaulatan negara di tengah ancaman eksistensial. Meskipun demikian, analis politik memperkirakan bahwa pemilu kali ini akan sangat dipengaruhi oleh isu wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks, karena koalisi saat ini sempat memicu kontroversi dengan upaya mengecualikan kelompok tersebut dari dinas militer. Isu ini dapat menggerus dukungan dari kalangan sekuler dan nasionalis moderat yang menginginkan pembagian beban keamanan yang lebih adil.
Peta Kekuatan dan Calon Pesaing
Panggung politik Israel tidak hanya milik Netanyahu. Mantan Kepala Staf Militer Benny Gantz dari Partai Persatuan Nasional kembali mengincar posisi perdana menteri. Gantz, yang pernah bergabung dalam pemerintahan darurat masa perang, berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang bersih secara hukum dan mampu menyatukan elemen-elemen masyarakat yang terpolarisasi. Di sisi lain, pemimpin oposisi Yair Lapid dari Yesh Atid menawarkan platform liberal yang fokus pada perbaikan ekonomi, layanan publik, dan diplomasi internasional. Persaingan juga datang dari tokoh sayap kanan lainnya seperti Naftali Bennett, yang diisukan akan kembali dari masa pensiun politiknya.
Survei-survei awal menunjukkan bahwa tidak ada satu pun blok yang diprediksi meraih mayoritas mutlak 61 kursi di Knesset. Situasi ini membuka kemungkinan negosiasi koalisi yang berbelit-belit pasca-pemilu, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Para pemilih dihadapkan pada pertanyaan klasik: keamanan di bawah Netanyahu atau perubahan di bawah kepemimpinan baru. Namun, yang membedakan pemilu kali ini adalah kelelahan politik yang mendalam di kalangan pemilih, serta trauma kolektif pasca-perang yang mempengaruhi prioritas mereka.
Dampak Regional dan Internasional
Keputusan Knesset menetapkan pemilu pada 27 Oktober juga memiliki implikasi luas di tingkat kawasan. Israel saat ini tengah menjalankan operasi militer yang berkelanjutan di berbagai front, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan perbatasan Lebanon. Kampanye pemilu yang berlangsung selama dua bulan ke depan dikhawatirkan akan memperkuat retorika sayap kanan yang lebih agresif, sehingga bisa mempersulit upaya diplomasi gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Selain itu, proses normalisasi dengan Arab Saudi, yang sempat menjadi agenda utama Netanyahu sebelum perang, kini berada dalam ketidakpastian besar.
Pengamat hubungan internasional mencatat bahwa hasil pemilu Israel akan sangat menentukan arah kebijakan luar negeri negara itu. Kemenangan Netanyahu diperkirakan akan melanjutkan kebijakan konfrontasi terhadap Iran dan aliansi strategis dengan Washington, meskipun gesekan dengan pemerintahan Biden (atau penerusnya) bisa kembali mencuat jika kebijakan permukiman di Tepi Barat terus berlanjut. Sebaliknya, pemerintahan baru yang dipimpin oleh kubu sentris atau koalisi yang lebih moderat mungkin akan lebih terbuka terhadap solusi dua negara dan memperbaiki hubungan dengan mitra Eropa yang selama ini kritis terhadap pendudukan.
Dengan ditetapkannya tanggal pemilu, mesin-mesin partai di Israel segera bergerak. Likud dipastikan akan mengerahkan seluruh jaringan dan sumber dayanya untuk memenangkan hati pemilih. Di sisi lain, koalisi oposisi harus menyatukan visi untuk menawarkan alternatif yang kredibel. Bagi publik Israel, pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan menentukan arah identitas negara Yahudi modern di tengah pusaran konflik dan perubahan global.
Baca juga:
Comments (0)