Klaim Zakat Dipaksa Pemerintah Demi Selamatkan Umat Hoaks

Viral di media sosial narasi yang menyebut Menteri Agama (Menag) menyatakan zakat dan infak wajib dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat. Unggahan itu ramai dibagikan, memicu keresahan di kalangan masyarakat yang khawatir ibadah mereka diintervensi negara. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut adalah hoaks dan tidak memiliki dasar faktual.

Awal Mula Klaim Palsu

Sebuah tangkapan layar berisi pernyataan "Menag: Zakat dan Infak Dikelola Pemerintah untuk Selamatkan Umat" menyebar di grup WhatsApp dan platform X. Akun @PenjagaAkidah_01 menuliskan, "Pemerintah mau ambil alih semua zakat kita, katanya biar umat nggak tersesat." Cuitan itu mendapat 12 ribu retweet dalam sehari. Padahal, tidak ada pernyataan resmi dari Menag yang mengarah ke sana. Tim Cek Fakta Terdepan.id menelusuri rekaman video dan laman resmi Kemenag, tidak ditemukan satu pun pernyataan yang mewajibkan pengelolaan zakat secara terpusat oleh negara.

Pernyataan Asli Menteri Agama

Yang sebenarnya terjadi adalah ceramah Menag Nasaruddin Umar pada acara Gebyar Zakat Nasional di Jakarta bulan lalu. Dalam rekaman lengkap, beliau mengatakan, "Pengelolaan zakat dan infak yang profesional akan membantu menyelamatkan mustahik dari jurang kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah, LAZ, dan masyarakat sangat penting." Tidak ada satu pun kata "dikelola oleh pemerintah" apalagi "demi menyelamatkan umat" secara paksa. Menag justru menekankan kemitraan, bukan monopoli.

Kepala Biro Humas Kemenag, Akhmad Fauzi, menegaskan: "Pemerintah tidak pernah mewajibkan zakat disetor ke negara. Regulasi kita, UU No. 23 Tahun 2011, mengatur agar pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ yang kredibel untuk kemaslahatan umat, tapi muzakki tetap punya kebebasan penuh."

Realitas Pengelolaan Zakat Saat Ini

Berdasarkan data BAZNAS, total pengumpulan zakat nasional 2025 mencapai Rp 42 triliun. Dari jumlah itu, 72% dikelola oleh Lembaga Amil Zakat swasta seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan NU Care-LAZISNU. Sementara BAZNAS, sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, hanya mengelola sekitar 28%. Angka ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat tetap didominasi entitas masyarakat.

Secara fikih, kewajiban zakat adalah ibadah personal yang pelaksanaannya diatur syariat. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator agar distribusi lebih adil dan transparan. Tidak ada kebijakan yang mengharuskan warga menyetor zakatnya ke kas negara. Klaim yang beredar adalah distorsi yang membahayakan kohesi sosial.

Mengapa Hoaks Ini Berbahaya

Disinformasi bertema "zakat diambil paksa" bukan kali ini saja muncul. Pola serupa sering dipakai untuk memprovokasi resistensi terhadap lembaga resmi. Padahal, profesionalisme pengelolaan zakat justru mengurangi potensi penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Survei Indikator Politik 2026 menunjukkan, 76% responden justru menginginkan transparansi dana zakat melalui audit publik, bukan penghapusan peran pemerintah.

Kami menyimpulkan klaim "Menag sebut zakat dan infak dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat" adalah salah total. Tidak ada pernyataan resmi yang mendukungnya. Masyarakat diimbau memverifikasi setiap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi.