Ketua BEM SI Bantah Tolak PSI dan Jokowi

Di tengah memanasnya dinamika politik nasional, jagat media sosial diramaikan oleh sebuah klaim mengejutkan. Sebuah unggahan artikel yang tersebar luas di platform Facebook dan WhatsApp mengklaim bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara resmi menyatakan sikap menolak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Presiden Joko Widodo di berbagai daerah. Klaim ini sontak menuai reaksi pro dan kontra, memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, dan memunculkan pertanyaan besar: benarkah organisasi mahasiswa se-Indonesia itu mengambil posisi konfrontatif terhadap partai politik dan kepala negara?

Awal Mula Klaim yang Viral

Artikel yang menjadi sumber klaim pertama kali muncul dari sebuah blog tidak dikenal pada awal pekan ini. Artikel tersebut memuat judul bombastis dan menyertakan foto seorang pemuda yang diklaim sebagai Ketua BEM SI saat berpidato di hadapan massa. Narasi yang dibangun cukup provokatif: "Ketua BEM SI Umumkan Gerakan Tolak PSI dan Jokowi di 34 Provinsi!" Unggahan ini dengan cepat menyebar, mendapatkan ribuan tanggapan, dan dibagikan oleh sejumlah akun anonim yang sebelumnya dikenal kerap menyebarkan disinformasi politik.

"Saya kaget pagi-pagi banyak yang kirim tautan ke saya. Isinya mengada-ada, kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu," ujar Ahmad Rizky, Ketua Umum BEM SI 2025, saat dihubungi Liputan6.com melalui sambungan telepon, Kamis (10/4/2025).

Penelusuran Fakta: Mencari Jejak Digital

Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran menyeluruh untuk memverifikasi klaim tersebut. Langkah pertama adalah memeriksa akun media sosial resmi BEM SI, baik di Instagram (@bem_si) maupun Twitter/X (@BEMSI_Official). Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada satu pun unggahan, pernyataan pers, atau siaran langsung yang memuat sikap resmi penolakan terhadap PSI atau Presiden Jokowi. Konten terakhir yang diunggah pada 8 April 2025 justru berisi deklarasi dukungan terhadap isu pendidikan dan reformasi agraria, tanpa menyinggung partai politik tertentu.

Lebih lanjut, kami menelusuri metadata foto yang digunakan dalam artikel viral tersebut. Dengan bantuan reverse image search, terungkap bahwa foto tersebut adalah hasil manipulasi. Gambar asli merupakan dokumentasi aksi BEM SI pada tahun 2023 terkait penolakan omnibus law, yang kemudian diedit dengan menambahkan spanduk digital bertuliskan "Tolak PSI" dan "Tolak Jokowi". Ini adalah teknik fabrikasi visual yang semakin marak digunakan untuk menyebarkan hoaks politik.

Fakta kunci: BEM SI tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak partai politik mana pun, termasuk PSI, atau secara personal menolak Presiden Jokowi. Organisasi ini memiliki mekanisme pengambilan keputusan kolektif melalui rapat koordinasi nasional, dan setiap sikap resmi selalu diumumkan melalui kanal komunikasi terverifikasi.

Klarifikasi Lengkap dari BEM SI

Dalam wawancara eksklusif, Ahmad Rizky menegaskan bahwa BEM SI adalah organisasi yang fokus pada isu-isu strategis mahasiswa dan rakyat, bukan alat politik praktis. "Kami kritis terhadap kebijakan, tetapi tidak pernah mendeklarasikan penolakan terhadap individu atau partai secara membabi buta. Itu bukan etika gerakan kami," paparnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap penyebar artikel palsu tersebut, karena telah mencemarkan nama baik organisasi dan berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat. "Ini jelas upaya adu domba di tengah situasi politik yang sedang memanas. Kami tidak ingin mahasiswa diadu dengan pemerintah atau partai tertentu," tegasnya.

Analisis Motif dan Dampak Disinformasi

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Renata Putri, menilai bahwa klaim semacam ini sengaja disebarkan untuk menciptakan gesekan antara kelompok mahasiswa dan pemerintah. "Dengan memunculkan narasi penolakan, pihak tertentu ingin memanfaatkan popularitas BEM SI sebagai organisasi mahasiswa berpengaruh untuk mendongkrak sentimen anti-pemerintah atau anti-partai tertentu," jelasnya. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hoaks politik meningkat 37% pada kuartal pertama 2025, dengan modus penyebaran melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Disinformasi ini juga berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas BEM SI. Beberapa komentar warganet di kolom unggahan viral menunjukkan kemarahan dan kekecewaan yang sebenarnya diarahkan kepada sasaran yang salah.

Kesimpulan: Klaim bahwa Ketua BEM SI menyatakan menolak PSI dan Jokowi di daerah masing-masing adalah tidak benar. Konten tersebut merupakan hasil rekayasa dan tidak didukung oleh bukti atau pernyataan resmi dari pihak BEM SI. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, khususnya yang bersifat provokatif dan berkaitan dengan stabilitas politik nasional.