Kemarau Panjang: BMKG Catat Kekeringan hingga 60 Hari di Sejumlah Wilayah

Puncak musim kemarau tahun ini memperlihatkan anomali yang cukup mencolok. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa sejumlah wilayah di Indonesia telah melewati lebih dari dua bulan tanpa satu tetes pun air hujan. Data terbaru menunjukkan bahwa Hari Tanpa Hujan (HTH) di beberapa daerah sudah menyentuh angka 60 hari, jauh melampaui rata-rata klimatologis periode yang sama. Situasi ini tidak hanya mengancam pasokan air bersih, tetapi juga memicu kekhawatiran akan kegagalan panen dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Fenomena Hari Tanpa Hujan yang Melampaui Batas Normal

Secara definisi, Hari Tanpa Hujan adalah rentang waktu di mana curah hujan harian kurang dari 0,5 milimeter. BMKG mengklasifikasikan level kekeringan berdasarkan durasi HTH: sangat pendek (<5 hari), pendek (5-10 hari), menengah (11-20 hari), panjang (21-30 hari), dan ekstrem (>30 hari). Ketika sebuah daerah telah melewati 60 hari tanpa hujan, itu berarti statusnya sudah jauh masuk dalam kategori kekeringan ekstrem berkepanjangan. Normalnya, meski di musim kemarau, sebagian besar wilayah di Indonesia masih menerima hujan sporadis setiap 10-14 hari sekali. Namun tahun ini, pola tersebut terganggu oleh dominasi massa udara kering yang persisten.

Analisis BMKG mengungkap bahwa fenomena ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor global dan regional. Pertama, fenomena El Niño yang masih memengaruhi sirkulasi Walker di Pasifik tropis, menekan konveksi di atas wilayah Indonesia. Kedua, bersamaan dengan itu, aktivitas Monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering berhembus lebih kuat, menghalangi pertumbuhan awan-awan hujan. Alhasil, pulau-pulau di bagian selatan ekuator—yang biasanya sudah minim hujan pada kemarau—kali ini mengalami defisit total.

Wilayah Terdampak dan Peta Kerentanan

Meskipun BMKG tidak merinci seluruh daerah secara terbuka, pola HTH panjang ini terkonsentrasi di provinsi-provinsi yang secara historis memiliki curah hujan rendah saat kemarau. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan sejumlah stasiun cuaca mencatat lebih dari 60 hari kering berturut-turut. Menyusul di belakangnya adalah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, serta pesisir utara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di luar Jawa, wilayah pesisir selatan Papua dan sebagian Maluku juga menunjukkan tren serupa.

Data dari sistem monitoring kekeringan yang terintegrasi dengan jaringan pos hujan menunjukkan bahwa zona-zona ini bukan hanya kehilangan hujan, tetapi juga mengalami peningkatan suhu permukaan tanah hingga 3-4 derajat Celsius di atas normal. Kondisi tersebut mempercepat laju penguapan dari badan air kecil seperti embung, waduk skala desa, dan sumur gali. Bagi petani tadah hujan, ini berarti siklus tanam kedua terancam gagal total sebelum memasuki fase generatif.

Dampak Berantai pada Pertanian dan Ketahanan Air

Sektor pertanian menjadi pihak yang pertama kali merasakan pukulan. Lahan-lahan jagung di Pulau Sumba dan Timor yang mengandalkan hujan akhir musim kini melaporkan kekeringan daun dan malai yang tidak berkembang sempurna. Petani lokal di beberapa kecamatan terpaksa menjual ternak lebih awal karena sumber pakan dan air minum hewan menyusut drastis. Di Jawa bagian timur, area persawahan pasang surut yang biasanya masih bisa ditanami palawija pada kemarau kini tampak retak-retak, memaksa pemerintah daerah memperpanjang masa tanam darurat.

Dari sisi pasokan air bersih, perusahaan daerah air minum (PDAM) di kota-kota kecil mulai menerapkan gilir distribusi. Cadangan air di bendungan skala menengah pun melorot di bawah ambang aman. Bendungan Lekopancing di Sulawesi Selatan, misalnya, dilaporkan hanya memiliki volume tampungan 43 persen dari kapasitas total—turun tajam dari 68 persen pada periode yang sama tahun lalu. Kekeringan panjang ini juga membuka peluang terjadinya konflik air antarpengguna, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan konsesi perkebunan besar yang tetap memerlukan irigasi.

Ancaman Karhutla dan Respons Pemerintah

Ketiadaan hujan selama lebih dari dua bulan secara langsung mengubah tutupan lahan menjadi lapisan kering yang mudah terbakar. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan telah mencapai level waspada tinggi. Pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini memperkuat posko-posko darurat, menyiapkan helikopter patroli, dan mengaktifkan kembali sistem deteksi dini berbasis citra satelit.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian menginstruksikan penyuluh lapangan untuk mempercepat program Pompanisasi, yakni pemanfaatan pompa air bertenaga surya pada sumur-sumur dalam guna menyelamatkan lahan-lahan sayuran strategis. Sementara itu, BMKG terus mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air, tidak membakar sampah atau semak secara sembarangan, serta memantau terus perkembangan prakiraan iklim dasarian berikutnya. Para ahli klimatologi menekankan bahwa meskipun El Niño mulai meluruh, efek lag atmosferik akan membuat kemarau di selatan ekuator bertahan lebih lama. Dengan kata lain, kondisi HTH di atas 60 hari mungkin belum akan berakhir dalam satu atau dua pekan ke depan, sehingga kewaspadaan harus tetap dijaga pada titik maksimal.