Jaksa ICC Karim Khan Dicopot usai Dugaan Pelanggaran Seksual Mencuat

Dunia peradilan internasional diguncang oleh peristiwa yang memicu gelombang pertanyaan besar tentang integritas lembaga penegak hukum global. Seorang figur sentral yang sebelumnya menjadi ujung tombak upaya penuntutan terhadap tokoh-tokoh politik berpengaruh, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit: jabatannya dicabut. Tuduhan yang dialamatkan bukan perkara ringan, melainkan menyangkut perilaku pribadi yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap institusi yang ia wakili.

Guncangan di Tubuh Mahkamah Pidana Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC (International Criminal Court) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, selama ini dipandang sebagai benteng terakhir keadilan bagi korban kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Lembaga ini mengemban mandat yang sangat berat: memastikan bahwa tidak ada individu, setinggi apa pun jabatannya, kebal dari jerat hukum internasional. Di tengah upayanya menuntaskan sejumlah kasus besar, pukulan telak justru datang dari dalam tubuhnya sendiri.

Karim Khan, yang menjabat sebagai Jaksa Utama ICC sejak tahun 2021, mendadak dicopot dari posisinya. Pencopotan ini terjadi setelah serangkaian investigasi internal yang menguak dugaan pelanggaran seksual yang melibatkan sang jaksa. Informasi ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Khan dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mendorong batas-batas yurisdiksi pengadilan untuk menjangkau pelaku kejahatan berat di berbagai belahan dunia.

Dampak Langsung pada Kasus-Kasus Strategis

Ketiadaan Khan di kursi jaksa utama menciptakan ruang hampa yang berbahaya bagi sejumlah proses hukum yang tengah berjalan. Salah satu yang paling menonjol adalah upaya ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel dan pemimpin Hamas terkait eskalasi kekerasan di Gaza. Khan sendiri yang memimpin inisiatif tersebut, dan langkahnya memicu kecaman keras dari beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat.

Tanpa kehadiran jaksa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konstruksi kasus tersebut, proses hukum bisa melambat secara signifikan. Para analis hukum internasional memperingatkan bahwa momentum penegakan keadilan sering kali bergantung pada kecepatan dan ketepatan kerja jaksa. Pergantian mendadak di tengah jalan berpotensi membuka celah bagi para tersangka untuk memperpanjang proses, atau bahkan berupaya melemahkan legitimasi dakwaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Selain konteks Israel-Palestina, Khan juga tengah menangani berkas-berkas penyelidikan di Ukraina, Sudan, dan Afghanistan. Setiap kasus memiliki kompleksitasnya sendiri, mulai dari pengumpulan barang bukti, wawancara dengan saksi kunci, hingga diplomasi rumit dengan negara-negara yang bukan pihak Statuta Roma. Hilangnya figur sentral yang mengkoordinasikan seluruh upaya ini ibarat mesin besar yang kehilangan kemudinya di tengah lautan badai.

Integritas Lembaga di Titik Nadir

Kasus yang menimpa Karim Khan bukan sekadar persoalan individu. Ia mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih dalam yang melanda lembaga-lembaga internasional. ICC selama ini kerap diterpa kritik bahwa kinerjanya tidak efisien, lambat, dan dalam beberapa hal, bias secara politis. Ketika sosok yang seharusnya menjadi simbol keadilan justru tersandung tuduhan serius, skeptisisme publik terhadap kredibilitas pengadilan bisa meningkat tajam.

Mekanisme pengawasan internal ICC kini menjadi sorotan. Publik bertanya-tanya bagaimana proses seleksi dan pengawasan terhadap pejabat tinggi pengadilan dijalankan. Apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan dugaan pelanggaran etis semacam ini luput dari deteksi dini? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban yang transparan dari pimpinan ICC.

Di sisi lain, pencopotan cepat terhadap Khan juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ICC tidak akan mentoleransi pelanggaran aturan oleh siapa pun, termasuk pejabat tertinggi di dalam tubuhnya. Ini adalah ujian terberat yang harus dijalani lembaga yang lahir dari semangat pasca-Perang Dunia II untuk mencegah terulangnya kengerian Auschwitz dan Srebrenica.

Momen ini terjadi di saat yang sangat krusial, ketika tatanan multilateral berbasis aturan sedang menghadapi tantangan eksistensial dari gelombang nasionalisme dan unilateralisme. Setiap guncangan di lembaga seperti ICC berpotensi dimanfaatkan oleh para penentangnya untuk mendorong narasi bahwa sistem peradilan internasional gagal dan karenanya harus ditinggalkan. Pekerjaan rumah besar kini menanti para pejabat ICC: memilih pengganti Khan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki rekam jejak etis yang tak tercela. Kepercayaan dunia yang tercabik-cabik oleh perang dan ketidakadilan kini bergantung pada langkah selanjutnya dari lembaga di Den Haag itu.