Indonesia Siapkan Konstelasi Satelit LEO, Tantang Dominasi Starlink

Di tengah ramainya perbincangan tentang internet cepat berbasis satelit orbit rendah (LEO/Low Earth Orbit) yang dimotori oleh pemain global seperti Starlink, kabar dari dalam negeri mulai mencuat: Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar untuk membangun konstelasi satelit LEO milik sendiri. Langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah memasuki tahap serius di ranah regulasi internasional. Bagi masyarakat awam, sederhananya kita sedang berancang-ancang menempatkan "menara BTS" di luar angkasa yang akan berputar mengelilingi bumi pada ketinggian relatif rendah, demi menyapu seluruh pelosok nusantara dengan sinyal internet.

Pemain Lokal Mulai Bergerak di Kancah Global

Dua nama besar dalam industri satelit nasional, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), dikabarkan menjadi ujung tombak inisiatif ini. Kedua perusahaan tersebut diketahui telah mengajukan berkas pendaftaran untuk satelit LEO ke International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengelola spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara global. Pengajuan ke ITU ibarat mengantre untuk mendapatkan "lahan parkir" dan "jalur terbang" di orbit yang semakin padat. Tanpa pendaftaran ini, tidak ada satelit yang boleh beroperasi karena berisiko menimbulkan interferensi dengan aset negara lain.

Proses yang sedang ditempuh ini bukanlah prosedur singkat. Berdasarkan praktik yang berlaku, mulai dari tahap pengajuan awal, koordinasi internasional, hingga akhirnya mendapatkan hak spektrum dan slot orbit yang definitif, bisa memakan waktu hingga tujuh tahun. Angka ini belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk riset, pengembangan, manufaktur, dan peluncuran satelit itu sendiri. Artinya, jika pendaftaran dilakukan pada tahun ini, konstelasi perdana Indonesia berpeluang baru bisa menyala penuh di angkasa menjelang awal dekade 2030-an.

Anatomi Teknologi: Mengapa Memilih LEO?

Untuk memahami signifikansi langkah ini, penting mengenali perbedaan antara satelit LEO dan satelit geostasioner (GEO) yang selama ini menjadi andalan, seperti Satelit Merah Putih atau Palapa. Satelit GEO bertengger di ketinggian sekitar 36.000 kilometer di atas khatulistiwa. Posisinya yang sangat tinggi memungkinkan satu satelit mencakup area yang sangat luas, namun konsekuensinya adalah latensi sinyal yang tinggi, bisa mencapai 600 milidetik—terlalu lambat untuk aplikasi seperti video conference atau game online.

Satelit LEO, di sisi lain, beroperasi di ketinggian antara 300 hingga 2.000 kilometer. Karena jaraknya yang dekat dengan bumi, latensi bisa ditekan hingga di bawah 50 milidetik, setara dengan jaringan serat optik di perkotaan. Kelemahannya, cakupan per satelit sangat kecil sehingga dibutuhkan ribuan unit yang bekerja dalam formasi konstelasi agar dapat memberikan layanan kontinu tanpa putus. Inilah model bisnis yang dipopulerkan oleh Starlink, dan kini tampaknya akan diikuti oleh konsorsium nasional. Bagi Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan keterbatasan infrastruktur kabel bawah laut, pendekatan LEO menawarkan lompatan efisiensi untuk pemerataan akses digital.

Regulasi, Spektrum, dan Pertaruhan Kedaulatan Digital

Aspek paling krusial dari proyek ini terletak pada perebutan hak prioritas spektrum. ITU menganut prinsip "first come, first served" yang dimodifikasi dengan proses koordinasi. Dengan mendaftarkan konstelasi LEO lebih awal, Indonesia sedang mengamankan sumber daya alam terbatas berupa frekuensi radio dan slot orbit. Tanpa langkah ini, operator satelit asing bisa saja "menutup" frekuensi di atas wilayah udara Indonesia, sehingga ketika nanti kita ingin meluncurkan satelit sendiri, spektrum yang bersih sudah tidak tersedia.

Lebih dari sekadar komersial, inisiatif PSN dan Telkomsat adalah bagian dari strategi kedaulatan digital. Data yang mengalir melalui konstelasi nasional akan sepenuhnya berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, sebuah keunggulan yang tidak ditawarkan oleh operator global. Pengembangan ekosistem ini juga akan menciptakan efek domino berupa kebutuhan akan insinyur kedirgantaraan, pusat kendali misi, dan industri komponen satelit dalam negeri. Pemerintah melalui berbagai kebijakan turut mendorong agar proyek satelit strategis semacam ini mendapatkan dukungan pembiayaan dan kemudahan perizinan di tingkat nasional.

Tantangannya tidak kecil. Industri satelit adalah bisnis padat modal dengan risiko kegagalan tinggi. Selain itu, isu serpihan antariksa atau space debris menjadi perhatian serius karena orbit rendah semakin sesak. Operator Indonesia harus menyusun rencana mitigasi yang matang, termasuk mekanisme deorbit pasif di akhir masa operasi.

Meskipun masih dalam tahap awal dan penantian panjang selama bertahun-tahun ke depan, sinyal dari langkah ini jelas: Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi operator satelit asing, melainkan siap menjadi pemain yang turut menentukan masa depan konektivitas di kawasan ekuator. Bagi warganet di daerah terpencil, kabar ini memberi harapan bahwa di masa depan, sinyal internet berkecepatan tinggi mungkin akan datang dari konstelasi satelit buatan anak bangsa yang melintas di atas kepala mereka.

Baca juga:

• Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Hukum Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
• Harga di Mal Diproyeksikan Naik pada Kuartal IV-2026