Indonesia Bidik Posisi Pemain Utama Hidrogen Global dengan Modal Sumber Daya Lokal

Bayangkan sebuah negara kepulauan yang selama ini bergantung pada batu bara dan minyak bumi, tiba-tiba melompat ke era energi bersih (clean energy) dengan senjata berupa hidrogen. Itulah skenario yang sedang dirancang Indonesia. Di tengah tekanan global untuk mengurangi emisi karbon, Jakarta melihat peluang besar: menjadi pusat produksi hidrogen bukan untuk konsumsi sendiri, melainkan untuk diekspor ke pasar dunia yang nilainya diproyeksi menembus triliunan rupiah dalam dua dekade mendatang.

Pengumuman terbaru dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang bermimpi. Bahan baku untuk menghasilkan hidrogen, katanya, tersedia melimpah di dalam negeri. Pernyataan ini menandai perubahan arah kebijakan energi yang cukup signifikan, mengingat Indonesia selama ini lebih sering dibicarakan sebagai konsumen energi fosil, bukan sebagai produsen energi masa depan.

Mengapa Hidrogen Begitu Penting?

Hidrogen, unsur paling ringan di alam semesta, bukan sekadar bahan bakar alternatif. Ketika dibakar atau digunakan dalam fuel cell (sel bahan bakar), ia hanya menghasilkan uap air sebagai emisinya. Tidak ada karbon dioksida, tidak ada partikel berbahaya. Ibarat seperti memasak tanpa meninggalkan asap—bersih, efisien, dan ramah lingkungan.

Dalam konteks transisi energi (energy transition) global, hidrogen dianggap sebagai "missing piece" atau potongan puzzle yang selama ini hilang. Sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi seperti industri baja, pupuk, pelayaran berat, dan penerbangan jarak jauh, membutuhkan sumber energi yang padat dan rendah emisi. Di sinilah hidrogen—khususnya green hydrogen (hidrogen hijau)—masuk sebagai solusi.

Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan permintaan global terhadap hidrogen bisa mencapai 530 juta ton per tahun pada 2050, naik signifikan dari sekitar 90 juta ton saat ini. Angka ini bukan sekadar proyeksi akademis, melainkan mencerminkan komitmen nyata puluhan negara yang sudah menandatangani nota kesepahaman sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi mereka.

Modal Besar Indonesia: Panas Bumi dan Air

Keunggulan kompetitif Indonesia terletak pada dua hal: panas bumi (geothermal) dan air. Keduanya adalah bahan utama untuk memproduksi hidrogen hijau melalui proses elektrolisis (electrolysis)—yaitu memisahkan molekul air (H2O) menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan listrik.

Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 29 gigawatt (GW), angka yang menempatkan negara ini di posisi kedua dunia setelah Amerika Serikat. Dari potensi ini, baru sekitar 2,4 GW yang dimanfaatkan. Artinya, ada sekitar 26 GW yang masih menjadi sleeping giant—raksasa tidur—menunggu untuk dibangunkan.

"Kalau kita punya listrik dari geothermal yang bersih, lalu kita gunakan untuk elektrolisis, hasilnya adalah hidrogen hijau yang juga bersih. Ini rantai nilai (value chain) yang sangat menarik," ujar seorang analis energi yang enggan disebut namanya, kepada Terdepan, Kamis pekan lalu.

Jenis Hidrogen: Hijau, Biru, dan Abu-abu

Tidak semua hidrogen diciptakan sama. Ada tiga kategori utama yang perlu dipahami:

Green Hydrogen (Hidrogen Hijau)—diproduksi dari elektrolisis air menggunakan energi terbarukan seperti geothermal, surya, atau angin. Emisi karbonnya mendekati nol.

Blue Hydrogen (Hidrogen Biru)—diproduksi dari gas alam (natural gas) melalui proses steam methane reforming (SMR), dilengkapi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS). Emisinya lebih rendah dari hidrogen konvensional, tetapi tidak nol.

Grey Hydrogen (Hidrogen Abu-abu)—diproduksi dari gas alam tanpa CCS. Ini adalah jenis yang paling umum diproduksi saat ini, namun paling kotor dari sisi emisi.

Target Indonesia, jika merujuk pada berbagai pernyataan pejabat, adalah mendorong produksi green hydrogen secara masif. Namun dalam jangka pendek, blue hydrogen kemungkinan akan menjadi jembatan transisi, mengingat infrastruktur gas alam Indonesia sudah cukup matang.

Investasi, Regulasi, dan Peta Jalan

Pemerintah sedang menyusun peta jalan (roadmap) hidrogen nasional yang ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Dokumen ini akan mengatur mulai dari standar produksi, insentif investasi, hingga mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) yang terkait.

Dari sisi investasi, beberapa perusahaan multinasional sudah ancang-ancang. Pertamina, misalnya, telah mengumumkan rencana membangun green hydrogen plant di kawasan industri hijau (green industrial zone) di Kalimantan. Sementara itu, perusahaan asal Korea Selatan dan Jepang dilaporkan sedang dalam tahap penjajakan kerja sama.

Namun, tantangan tidak sedikit. Biaya produksi green hydrogen saat ini masih 2-3 kali lebih mahal dibanding grey hydrogen. Tanpa kebijakan subsidi, carbon pricing yang agresif, dan permintaan pasar yang jelas, skala ekonomi (economies of scale) sulit tercapai dalam waktu dekat.

Peluang atau Sekadar Janji?

Pertanyaan besarnya adalah: apakah Indonesia benar-benar akan menjadi pemain utama di peta hidrogen global, atau ini hanya menjadi wacana politik yang hilang ditelan waktu?

Sejarah mencatat, Indonesia memiliki track record yang beragam dalam mengeksekusi proyek energi besar. Pembangkit listrik 35.000 MW era Jokowi, misalnya, tidak sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal. Di sisi lain, Indonesia berhasil menjadi eksportir nikel kelas dunia dalam waktu relatif singkat, menunjukkan bahwa ketika ada kemauan politik dan sumber daya yang tersedia, lompatan besar bisa terjadi.

Komitmen terbaru dari Bahlil—yang menekankan bahwa sumber hidrogen tersedia di dalam negeri—bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah serius ingin memanfaatkan momentum transisi energi global. Ini bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga soal positioning Indonesia di rantai pasok (supply chain) energi masa depan.

Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang menjual batu bara dan nikel, tetapi juga menjadi pemasok hidrogen untuk kawasan Asia dan bahkan Eropa. Nilai tambah (value added) yang tercipta akan jauh lebih besar, lapangan kerja baru akan terbuka, dan posisi tawar Indonesia di forum-forum iklim internasional akan meningkat.

Sebaliknya, jika gagal, Indonesia akan kehilangan peluang emas di saat dunia sedang berlomba-lomba membangun infrastruktur hidrogen. Kompetitor seperti Australia, Chile, dan beberapa negara Timur Tengah sudah lebih dulu memulai, dan mereka tidak akan menunggu Indonesia siap.

Pada akhirnya, hidrogen adalah pilihan strategis yang harus diambil dengan perhitungan matang, bukan sekadar euforia sesaat. Seperti kata pepatah, kesempatan tidak datang dua kali—dan untuk Indonesia, momen ini mungkin tidak akan terulang.