Gelombang Intimidasi di Malaysia Memaksa Sekolah Pengungsi Rohingya Gulung Tikar

Bayangkan seorang anak berusia delapan tahun yang setiap pagi bersemangat memegang pensil, menatap papan tulis dengan mata berbinar, lalu tiba-tiba semua itu lenyap begitu saja. Ia tidak bisa lagi memasuki gerbang sekolahnya, bukan karena bencana alam atau perang yang datang tiba-tiba, melainkan karena ketakutan yang menyelimuti komunitasnya setiap hari. Inilah potret nyata yang kini membayangi anak-anak pengungsi Rohingya di Malaysia, di mana gelombang ujaran kebencian dan aksi intimidasi yang semakin liar telah memaksa sedikitnya sembilan lembaga pendidikan komunitas untuk menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar mereka.

Situasi ini menandai babak kelam baru dalam perjalanan panjang komunitas Rohingya yang mencari perlindungan di negeri jiran. Setelah bertahun-tahun berjuang membangun kembali secercah harapan melalui pendidikan informal bagi generasi muda mereka, fondasi rapuh itu kini mulai runtuh satu per satu. Sekolah-sekolah yang selama ini menjadi benteng terakhir optimisme itu tutup bukan karena kekurangan dana atau tenaga pengajar, melainkan karena tekanan sosial yang kian tak tertahankan. Anak-anak yang seharusnya belajar membaca dan berhitung justru harus belajar menerima kenyataan pahit bahwa tempat yang seharusnya aman kini berubah menjadi sasaran kebencian.

Peta Kerentanan: Sembilan Sekolah yang Terpaksa Membungkam Diri

Fenomena penutupan sekolah ini tidak terjadi secara serempak, melainkan bertahap seiring meningkatnya intensitas serangan verbal dan intimidasi fisik terhadap komunitas Rohingya di berbagai wilayah Malaysia. Sembilan sekolah yang dimaksud tersebar di beberapa negara bagian, mencakup pusat-pusat pembelajaran informal yang selama ini dioperasikan secara swadaya oleh komunitas pengungsi sendiri bersama sejumlah organisasi kemanusiaan. Sekolah-sekolah ini bukanlah gedung mewah berfasilitas lengkap. Sebagian besar hanyalah ruang-ruang sederhana yang disulap menjadi kelas darurat, lengkap dengan papan tulis seadanya dan bangku-bangku kayu yang sudah mulai reyot. Namun justru di tempat-tempat inilah ribuan anak Rohingya selama bertahun-tahun menemukan rutinitas yang menenangkan di tengah ketidakpastian status pengungsi mereka.

Penutupan ini terjadi setelah serangkaian kampanye kebencian yang masih di platform digital merembet ke dunia nyata. Media sosial menjadi panggung utama penyebaran sentimen negatif, di mana narasi-narasi yang menggambarkan komunitas Rohingya sebagai ancaman ekonomi dan sosial terus digaungkan. Algoritma platform yang cenderung memperkuat konten-konten provokatif membuat pesan-pesan kebencian ini menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang lebih memprihatinkan, ujaran-ujaran tersebut tidak lagi berhenti di ranah maya, melainkan telah bertransformasi menjadi aksi nyata berupa ancaman langsung hingga perusakan properti. Para pengelola sekolah menuturkan bahwa mereka menerima pesan-pesan intimidasi yang meminta kegiatan belajar dihentikan, disertai ancaman akan konsekuensi lebih buruk jika peringatan itu diabaikan.

Rantai yang Terputus: Pendidikan sebagai Korban Pertama

Hilangnya akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya bukan sekadar statistik kosong yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap bangku kosong yang ditinggalkan menyimpan cerita tentang mimpi-mimpi kecil yang tertunda, tentang potensi-potensi yang mungkin tidak akan pernah sempat berkembang. Pendidikan bagi komunitas pengungsi memiliki fungsi ganda yang krusial: selain memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sekolah juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan psikososial yang menjaga kesehatan mental anak-anak yang telah mengalami trauma berkepanjangan. Ketika mekanisme ini lenyap, anak-anak menjadi semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia.

Dampak domino dari penutupan ini juga akan terasa dalam jangka panjang. Tanpa pendidikan dasar yang memadai, generasi muda Rohingya akan semakin sulit berintegrasi secara sosial dan ekonomi, bahkan dalam konteks kehidupan sebagai pengungsi sekalipun. Kesenjangan literasi yang melebar hanya akan memperkuat lingkaran setan kemiskinan dan marginalisasi yang selama ini sudah menjadi beban komunitas tersebut. Ironisnya, anak-anak yang kehilangan bangku sekolah hari ini adalah mereka yang kelak akan terus bergantung pada bantuan kemanusiaan, justru karena mereka tidak dibekali keterampilan untuk mandiri.

Akar Permasalahan: Mengurai Benang Kusut Kebencian

Untuk memahami mengapa situasi bisa memburuk hingga titik ini, kita perlu melihat konteks yang lebih luas dari dinamika sosial-politik di Malaysia. Komunitas Rohingya, yang sebagian besar tidak memiliki status hukum yang jelas, telah lama berada dalam posisi limbo yang membuat mereka menjadi sasaran empuk berbagai bentuk diskriminasi. Ketidakpastian status ini diperparah oleh persaingan ekonomi di lapisan masyarakat bawah, di mana para pengungsi seringkali dituduh mengambil pekerjaan dari warga lokal, meskipun data menunjukkan bahwa kontribusi mereka terhadap perekonomian informal justru mengisi celah-celah yang tidak diminati oleh tenaga kerja setempat.

Di sisi lain, pandemi global yang belum sepenuhnya pulih telah menciptakan tekanan ekonomi yang membuat masyarakat lebih mudah terpancing oleh retorika yang mencari kambing hitam. Dalam situasi seperti ini, komunitas pengungsi menjadi target yang paling mudah disalahkan. Para peneliti sosial mencatat bahwa gelombang ujaran kebencian yang memuncak ini bukanlah fenomena spontan, melainkan hasil dari akumulasi frustrasi publik yang gagal dikelola dan dialihkan kepada kelompok paling rentan dalam hierarki sosial. Media sosial berperan sebagai akselerator yang membuat api kebencian menyebar lebih cepat daripada upaya-upaya peredaman yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan maupun pemerintah.

Mencari Jalan Keluar dari Impasse Kemanusiaan

Di tengah gelapnya situasi ini, sejumlah upaya masih terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempertahankan secercah harapan bagi pendidikan anak-anak Rohingya. Beberapa organisasi non-pemerintah mulai mengalihkan model pembelajaran ke sistem daring, meskipun tantangannya tidak kecil mengingat keterbatasan akses internet dan perangkat digital yang dimiliki oleh keluarga pengungsi. Pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dengan kelompok-kelompok kecil yang lebih tersembunyi juga mulai diuji coba, meskipun skala dan jangkauannya masih sangat terbatas. Namun semua ini hanyalah solusi tambal sulam yang tidak akan bertahan lama tanpa adanya intervensi kebijakan yang serius dari otoritas yang berwenang.

Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah konkret untuk menghentikan siklus intimidasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar kemanusiaan tetap dihormati, terlepas dari status hukum seseorang di suatu negara. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan intimidasi, serta kebijakan yang memberikan akses pendidikan dasar bagi setiap anak yang berada di wilayah Malaysia, tanpa memandang status kewarganegaraannya. Karena pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini bukanlah tentang siapa yang berhak atau tidak berhak mendapatkan pendidikan, melainkan tentang masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun: masyarakat yang mengubur mimpi anak-anak karena ketakutan, atau masyarakat yang cukup berani untuk menyalakan lilin harapan meskipun badai kebencian terus menerjang.