Dua Masjid di Tepi Barat Dibakar, Aksi Warga Israel Picu Kecaman Internasional

Pada Minggu malam (26/7), sebuah aksi kekerasan kembali mengguncang kawasan Tepi Barat Palestina. Dua bangunan masjid di wilayah yang telah lama berada di bawah pendudukan Israel itu menjadi sasaran pembakaran oleh sekelompok warga Israel. Peristiwa ini segera memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, mempertegas eskalasi ketegangan yang terus meninggi di antara warga Palestina dan pemukim Israel. Otoritas Palestina merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa api sengaja dinyalakan di dua masjid tersebut, mengakibatkan kerusakan serius pada bagian dalam bangunan suci umat Islam itu.

Meskipun tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, nilai simbolis dari tempat ibadah yang dibakar telah menyulut kemarahan luas. Serangan ini menandai babak baru dari rangkaian panjang aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap properti dan rumah ibadah warga Palestina. Laporan awal menyebutkan bahwa para pelaku mendatangi masjid-masjid tersebut dengan membawa bahan mudah terbakar, lalu menyulut api sebelum melarikan diri. Otoritas keamanan Palestina segera turun tangan untuk memadamkan api dan memulai penyelidikan, meskipun yurisdiksi yang terbatas di bawah rezim pendudukan seringkali menghambat proses hukum terhadap pelaku kekerasan pemukim.

Kronologi Serangan di Tengah Malam

Insiden terjadi pada malam hari, saat masjid dalam keadaan sepi tanpa aktivitas jamaah. Menurut saksi mata setempat, sekelompok orang yang diyakini sebagai pemukim dari permukiman ilegal di sekitar Tepi Barat tiba dengan kendaraan dan langsung bergerak menuju masjid. Mereka diduga membawa jeriken berisi bahan bakar dan menyiramkannya ke bagian karpet serta mimbar sebelum menyalakan api. Api dengan cepat membesar dan merusak interior masjid, termasuk sajadah, rak Al-Qur’an, dan ornamen kaligrafi. Warga sekitar yang melihat kepulan asap segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran Palestina tiba di lokasi.

Pola serangan ini bukan hal baru. Data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2026, tercatat lebih dari 1.200 insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga dan properti Palestina di Tepi Barat. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan perluasan agresif permukiman ilegal yang didukung oleh kebijakan pemerintah Israel. Serangan terhadap tempat ibadah, khususnya masjid dan gereja di wilayah pendudukan, kerap menjadi pemicu eskalasi yang lebih luas karena menyentuh sentimen agama yang mendalam.

Reaksi dan Kecaman Global

Kementerian Luar Negeri Palestina segera mengutuk aksi pembakaran itu sebagai "tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemukim ekstremis" dan menuntut komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata. Mereka menyerukan penyelidikan independen di bawah pengawasan PBB guna memastikan akuntabilitas pelaku. Juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut serangan ini sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu konfrontasi keagamaan yang lebih luas. Pemerintah Palestina juga mengingatkan bahwa pendudukan Israel yang berkepanjangan telah menciptakan lingkungan yang membiarkan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Di tingkat internasional, Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras pembakaran dua masjid tersebut. Ia menekankan bahwa tempat ibadah harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun, serta menyerukan kepada otoritas Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan dalam melindungi warga sipil Palestina. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab juga melayangkan protes resmi, sementara sejumlah negara anggota Uni Eropa meminta agar Israel segera mengadili para pelaku dan menghentikan ekspansi permukiman yang menjadi akar dari siklus kekerasan. Amerika Serikat, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Latar Belakang Ketegangan Tepi Barat yang Meningkat

Tepi Barat telah lama menjadi titik panas konflik Israel-Palestina. Sejak pendudukan militer Israel pada tahun 1967, lebih dari 700.000 pemukim Israel kini tinggal di sekitar 300 permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, terutama berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat. Kehadiran pemukiman ini tidak hanya mencaplok tanah milik warga Palestina, tetapi juga sering menjadi basis bagi kelompok-kelompok garis keras yang melancarkan serangan terhadap desa-desa Palestina. Serangan terhadap masjid, pembakaran ladang zaitun, dan pengrusakan rumah telah menjadi bagian dari keseharian yang dialami masyarakat Palestina di wilayah tersebut.

Eskalasi kekerasan oleh pemukim mencapai puncaknya setelah pecahnya konflik antara Israel dan Hamas di Gaza pada tahun 2023 dan 2025. Dalam suasana perang, kelompok pemukim radikal memanfaatkan situasi untuk meningkatkan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti B’Tselem dan Yesh Din menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan ini tidak pernah diusut tuntas oleh otoritas Israel, menciptakan budaya impunitas yang memicu lebih banyak kekerasan. Pembakaran masjid terbaru ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap warga sipil Palestina masih sangat minim, meskipun berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penghentian aktivitas pemukiman dan kekerasan terkait.

Dampak Psikologis dan Sosial bagi Warga Palestina

Di luar kerusakan fisik, serangan terhadap masjid menimbulkan luka psikologis yang mendalam bagi komunitas Muslim di Palestina. Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan solidaritas warga. Pembakaran masjid mengirimkan pesan intimidasi yang kuat kepada seluruh komunitas, mengancam rasa aman dan identitas budaya mereka. Warga di desa yang menjadi sasaran mengaku mengalami trauma dan ketakutan yang berkepanjangan, terutama di kalangan anak-anak dan lansia yang menyaksikan langsung kobaran api melalap bangunan suci mereka.

Para pemimpin komunitas setempat menyerukan penguatan mekanisme perlindungan sipil internasional, termasuk kehadiran pengamat hak asasi manusia di titik-titik rawan kekerasan pemukim. Mereka mengkritik komunitas internasional yang hanya memberikan kecaman verbal tanpa tindakan nyata yang dapat menghentikan kekerasan. Sementara itu, perwakilan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak agar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mempercepat penyelidikan atas kejahatan perang yang terjadi di wilayah pendudukan, termasuk serangan terhadap properti sipil dan tempat ibadah. Dengan terus berulangnya aksi provokatif seperti pembakaran masjid, prospek menuju solusi dua negara dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan itu kian suram, memperpanjang penderitaan rakyat Palestina di bawah pendudukan.