DPR: Program MBG Lima Kali Seminggu Sudah Efisien, Minta Sekolah Awasi Menu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan penilaian terbaru terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di berbagai sekolah di Indonesia. Dalam evaluasi yang dilakukan, DPR menekankan bahwa frekuensi pemberian MBG sebanyak lima kali dalam sepekan sudah berada pada tingkat efisiensi yang optimal. Selain itu, lembaga legislatif tersebut juga mendorong agar pihak sekolah turut aktif melakukan pengawasan terhadap kualitas dan variasi menu yang disajikan kepada para siswa.

Mengenal Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan menyasar anak-anak sekolah, terutama di jenjang pendidikan dasar, program ini bertujuan untuk memutus rantai malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional. Setiap harinya, para siswa menerima satu paket makanan lengkap yang terdiri dari nasi atau karbohidrat pengganti, lauk hewani dan nabati, sayuran, serta buah. Kandungan gizi disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, mencakup kecukupan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas belajar.

Sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau ribuan sekolah di berbagai daerah, dengan melibatkan katering lokal dan UMKM sebagai pemasok. Pendekatan ini tidak hanya memberi manfaat gizi bagi siswa, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun, seiring perluasan cakupan, muncul sejumlah tantangan, seperti konsistensi kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan pengawasan agar menu yang sampai ke piring anak benar-benar higienis dan bergizi.

Efisiensi Jadwal Lima Kali Sepekan

DPR menilai bahwa frekuensi penyaluran MBG sebanyak lima kali dalam seminggu telah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan gizi siswa dan kapasitas penyelenggaraan di lapangan. Jadwal yang mengikuti hari sekolah efektif ini dinilai lebih efisien dibandingkan opsi lain, seperti tiga kali atau bahkan setiap hari. Dengan lima kali pemberian, siswa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup teratur tanpa membebani sistem logistik secara berlebihan. Anggota Komisi X DPR RI menyebutkan bahwa pola ini memungkinkan perencanaan menu yang variatif dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur.

“Kami melihat bahwa lima kali seminggu itu titik ideal. Di satu sisi, anak-anak tetap mendapatkan asupan bergizi yang konsisten di hari-hari sekolah. Di sisi lain, dari segi pengelolaan dana dan distribusi, ini memberikan ruang bagi penyedia untuk menjaga kualitas tanpa tekanan operasional yang terlalu tinggi,” ujar salah satu anggota dewan. Ia menambahkan bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari biaya, tetapi juga dari dampak langsung terhadap kondisi siswa, seperti tingkat kehadiran dan konsentrasi belajar yang meningkat.

Evaluasi ini didasarkan pada data sementara yang dihimpun dari beberapa daerah percontohan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan secara negatif pada status gizi siswa jika program dilaksanakan lima hari berbanding enam hari. Justru, jeda di akhir pekan memberi kesempatan bagi keluarga untuk tetap berperan dalam menyediakan makanan berbasis kebiasaan rumah tangga, sehingga anak tidak sepenuhnya bergantung pada program sekolah.

Sekolah Jadi Garda Depan Pengawasan Menu

Meski efisien secara frekuensi, DPR menekankan bahwa kunci keberhasilan MBG terletak pada pengawasan ketat terhadap menu yang disajikan. Oleh karena itu, DPR meminta agar setiap sekolah membentuk tim pengawas internal atau setidaknya menunjuk penanggung jawab yang bertugas memeriksa kelaikan pangan sebelum dibagikan. Pengawasan ini mencakup aspek kebersihan, ketepatan komposisi gizi, serta kesesuaian dengan standar halal dan keamanan pangan.

“Sekolah tidak boleh hanya menjadi penerima pasif. Kepala sekolah dan guru harus proaktif mengecek apa yang sampai ke meja siswa. Kalau ada menu yang tidak layak—seperti lauk basi atau sayuran tidak segar—harus segera dilaporkan dan dikembalikan kepada penyedia,” tegas sumber di DPR. Pengawasan ini diharapkan bisa mencegah kejadian keracunan makanan massal atau ketidaksesuaian gizi yang justru kontraproduktif terhadap kesehatan anak.

Lebih lanjut, DPR juga mendorong keterlibatan orang tua murid melalui komite sekolah untuk turut memantau dan memberi masukan terkait menu. Beberapa sekolah di kota besar telah mengadopsi sistem umpan balik digital, di mana siswa atau wali kelas dapat memberikan penilaian terhadap makanan yang diterima setiap hari. Hasil penilaian ini kemudian direkap dan dikirimkan kepada dinas pendidikan setempat sebagai bahan evaluasi bulanan.

Tantangan dan Langkah Ke Depan

Di balik optimisme efisiensi, program MBG masih menghadapi tantangan yang kompleks. Distribusi ke daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas seringkali menyebabkan makanan datang dalam kondisi kurang optimal. Selain itu, variasi budaya dan preferensi lokal membuat satu menu nasional tidak selalu cocok untuk semua wilayah. Untuk itu, DPR meminta pemerintah daerah lebih dilibatkan dalam merancang menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan setempat, sehingga program ini bisa berkelanjutan dan diterima masyarakat.

Kedepannya, DPR berencana memperkuat regulasi pengawasan melalui revisi petunjuk teknis program, serta mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan bagi pelaku UMKM pemasok makanan. Hal ini penting agar pemasok tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memahami standar gizi dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya efisien secara jadwal, tetapi juga memberi dampak kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.

Baca juga:

• Anggota DPR Zainul Munasichin Pantau Layanan BPJS Kesehatan di Karimun
• Pertemuan Jaksa Agung dan Kapolri Perteguh Komitmen Berantas Korupsi