DPR Hormati Mundurnya Perry Warjiyo: Era Baru Digitalisasi Sistem Pembayaran

Bank Indonesia (BI) secara mendadak kehilangan nakhodanya. Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, memantik gelombang spekulasi di pasar sekaligus dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi XI DPR—mitra strategis bank sentral dalam penyusunan regulasi—langsung merespons dengan pernyataan resmi: menghormati keputusan pribadi sang gubernur, sembari memastikan proses transisi tetap berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. “Kami sepenuhnya menghargai langkah Pak Perry. Kini kami menanti nama calon yang akan diajukan Presiden untuk diteruskan ke tahap uji kelayakan dan kepatutan,” tegas salah satu pimpinan Komisi XI dalam forum tertutup awal pekan ini.

Prosedur yang diatur undang-undang memang demikian: Presiden mengirimkan satu calon tunggal ke DPR, yang kemudian diproses melalui fit and proper test secara terbuka. Jika lolos, calon itu akan diangkat sebagai Gubernur BI definitif. Di permukaan, mekanismenya terkesan mulus. Namun di balik itu, tersimpan kekhawatiran besar—terutama dari pelaku industri teknologi finansial—soal kesinambungan warisan digital Perry yang selama ini telah mengubah wajah sistem pembayaran nasional.

Pilar Digital yang Dirintis Perry Warjiyo

Bukan rahasia lagi bahwa dua periode kepemimpinan Perry Warjiyo (2018-2023 dan 2023-2028 yang terpangkas dini) meninggalkan fondasi kokoh di ranah pembayaran digital. Tonggak pertamanya adalah BI-Fast, infrastruktur transfer dana real-time yang merombak total pengalaman nasabah perbankan. Sistem ini mampu memproses transaksi ritel hanya dalam hitungan detik dengan biaya yang lebih rendah, melibas mekanisme kliring konvensional. Per Juni 2026, BI-Fast telah melayani lebih dari 2,8 miliar transaksi, membuktikan adopsinya yang masif.

Inovasi lainnya yang tak kalah ikonik adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada tahun 2026, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 35 juta pedagang mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka ini tumbuh enam kali lipat dibanding peluncuran perdananya pada 2019. Standarisasi satu kode QR untuk seluruh aplikasi—mulai dari GoPay, OVO, DANA, hingga LinkAja dan mobile banking—berhasil menyelesaikan fragmentasi yang sempat membingungkan konsumen. Perry selalu menyebut QRIS sebagai “jalan tol digital” yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi terkecil ke dalam ekosistem keuangan formal.

Di level yang lebih visioner, Perry menginisiasi Proyek Garuda, riset mendalam menuju penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) rupiah digital. Proyek ini telah melewati fase proof-of-concept dan memasuki uji coba teknis terbatas pada pertengahan 2026, melibatkan simulasi transaksi lintas platform menggunakan smart contract. Jika sukses, rupiah digital akan menjadi instrumen moneter yang dapat diprogram, mendukung efisiensi kebijakan subsidi tepat sasaran hingga penyaluran bantuan sosial secara transparan. Semua inisiatif ini kini berada di ujung tanduk, menanti sentuhan pemegang kendali BI yang baru.

Kegalauan Pelaku Fintech dan Tantangan Penerus

Kepergian Perry disambut dengan rasa campur aduk di kalangan startup finansial. Di satu sisi, ia dikenal sebagai regulator progresif yang mendorong sandbox inovatif bagi perusahaan rintisan. Di sisi lain, kepergiannya terjadi tepat saat regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran tengah diperketat. Pelaku fintech peer-to-peer lending, misalnya, masih menunggu aturan turunan yang mengatur batas maksimum bunga pinjaman dan mekanisme credit scoring berbasis Artificial Intelligence (AI/kecerdasan buatan).

“Stabilitas visi sangat krusial. Kami khawatir pengganti beliau mengubah arah secara drastis, khususnya soal alokasi anggaran riset digital BI,” ujar seorang CEO platform bayar-tagih yang enggan disebut namanya.

Di ranah makro, Gubernur BI baru dihadapkan pada suku bunga acuan Federal Reserve yang diperkirakan bertahan tinggi sepanjang 2026, menciptakan tekanan depresiasi rupiah. Perry sukses menjaga inflasi inti dalam kisaran sasaran 2,5±1% melalui operasi moneter yang ketat, tetapi caranya—menaikkan suku bunga hingga 6,25% pada 2024—menuai pro-kontra. Penerusnya harus memilih: melanjutkan “hawkish stance” atau beradaptasi dengan kebutuhan stimulus ekonomi digital yang haus likuiditas.

Siapa Kandidat Berikutnya? DPR Menanti

Sumber internal Istana menyebut Presiden akan segera mengumumkan calon tunggal dalam waktu dua pekan ke depan. Nama-nama seperti Deputi Gubernur Senior BI saat ini, seorang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, hingga bankir investasi senior yang dekat dengan proyek infrastruktur digital disebut-sebut masuk bursa. Komisi XI menjadwalkan rapat dengar pendapat pendahuluan begitu surat presiden diterima, untuk menentukan jadwal fit and proper test.

Yang jelas, pasar menginginkan figur yang memiliki literasi teknologi setara, bahkan melampaui Perry. Integrasi sistem pembayaran regional—seperti konektivitas QR lintas negara ASEAN—serta perlindungan konsumen di tengah maraknya deepfake dan social engineering, akan menjadi “ujian” pertama yang tidak bisa ditawar. Transformasi digital BI bukan lagi aksesori kebijakan, melainkan tulang punggung yang menopang inklusi keuangan 270 juta penduduk Indonesia.

Mundurnya Perry Warjiyo menutup satu babak, namun membuka pertanyaan besar: akankah Indonesia menemukan pemimpin bank sentral yang tidak hanya piawai membaca data inflasi, tetapi juga memahami bahasa kode, algoritma, dan ekosistem API yang kini menggerakkan dua pertiga transaksi nasional? Komisi XI dan seluruh negeri menunggu jawaban dari Istana.