Destry Damayanti Pimpin BI Sementara, Pengusaha Titip Pesan Stabilitas Moneter

Lanskap kepemimpinan di otoritas moneter nasional mengalami perubahan signifikan. Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI, menggantikan Perry Warjiyo yang memasuki masa transisi. Dalam hitungan jam setelah pengumuman itu, dunia usaha langsung menyampaikan serangkaian harapan dan catatan kritis, menandakan betapa krusialnya posisi ini bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Latar Belakang Transisi dan Mekanisme Kelembagaan

Proses suksesi di Bank Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali direvisi, kursi Gubernur BI memiliki mekanisme pengisian yang ketat, melibatkan usulan Presiden dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks ini, penunjukan Destry Damayanti sebagai Plt menjadi langkah taktis untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di lembaga yang memegang kendali atas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas rupiah.

Perry Warjiyo, yang masa jabatannya sebagai Gubernur BI dimulai sejak 2018, dikenal sebagai arsitek kebijakan triple intervention dan bauran instrumen yang ketat selama periode penuh gejolak global. Transisi ke Destry, yang telah menjadi Deputi Gubernur Senior sejak 2022, adalah sinyal kontinuitas sekaligus potensi penyegaran. Destry bukan pendatang baru; pengalamannya sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015–2020 dan posisi strategis di BI memberinya pemahaman mendalam soal seluk-beluk stabilitas sektor keuangan.

Ibarat seperti sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah cuaca tak menentu, BI membutuhkan nahkoda yang bisa langsung membaca arus tanpa jeda. Mekanisme Plt ini memungkinkan keputusan strategis tetap berjalan, terutama di tengah agenda penjadwalan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang sangat menentukan arah suku bunga acuan BI Rate.

Respons Pelaku Usaha dan Titipan Agenda Ekonomi

Merespons perubahan di pucuk pimpinan BI, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan pandangan yang mewakili keresahan dan optimisme sektor swasta. Inti pesannya merujuk pada kebutuhan akan stabilitas yang dijaga secara konsisten. "Dunia usaha berharap transisi ini berjalan mulus tanpa menimbulkan ketidakpastian baru. Bank Indonesia adalah jangkar kepercayaan, jadi pesan kami sederhana: jaga stabilitas moneter, pastikan likuiditas tetap memadai, dan percepat implementasi digitalisasi sistem pembayaran agar UMKM bisa naik kelas," demikian intisari yang dirangkum dari sejumlah pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha.

Anindya Bakrie, yang memimpin Kadin sejak 2024, menekankan bahwa sektor riil sedang bergeliat pasca berbagai tantangan. Kolaborasi antara otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci, khususnya dalam hal menjaga inflasi inti dan inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) yang langsung menyentuh daya beli masyarakat. "Kami tidak ingin kebijakan suku bunga yang terlalu ketat justru mengorbankan ekspansi usaha kecil dan menengah yang sedang mencoba pulih," tambahnya, merefleksikan kegelisahan soal besaran suku bunga acuan yang kerap menjadi pedang bermata dua bagi pengusaha.

Data menunjukkan bahwa suku bunga acuan BI saat ini berada pada kisaran yang masih relatif tinggi untuk mengamankan nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Pelaku pasar akan memantau dengan saksama RDG berikutnya di bawah kendali Plt Gubernur yang baru, untuk membaca apakah ada pergeseran sikap ataukah sekadar menjaga status quo.

Profil Singkat dan Tantangan di Depan Mata

Destry Damayanti bukan figur asing di lingkaran kebijakan ekonomi. Perempuan lulusan Universitas Indonesia dan Cornell University ini memiliki rekam jejak panjang sebagai ekonom dan regulator. Sebelum menjabat Deputi Gubernur Senior, ia memimpin LPS melalui masa restrukturisasi perbankan yang kompleks. Keahliannya di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran menjadikannya salah satu calon kuat yang telah diproyeksikan untuk pucuk pimpinan BI.

Tantangan yang menanti tidak ringan. Dari sisi global, ketidakpastian suku bunga acuan bank sentral utama, terutama The Fed, masih membayangi pergerakan aliran modal asing. Rupiah tetap rentan terhadap gejolak eksternal, sementara cadangan devisa harus dijaga pada level aman. Dari dalam negeri, transisi pemerintahan dan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) baru akan membutuhkan sinergi yang erat dengan otoritas moneter, khususnya dalam hal pembiayaan non-inflatoir.

Lebih jauh, agenda digitalisasi rupiah melalui Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang dikenal dengan proyek Garuda, tetap menjadi pekerjaan rumah jangka menengah yang harus dilanjutkan. Destry, yang selama ini dekat dengan isu digitalisasi sektor keuangan, diharapkan dapat mendorong uji coba dan riset lebih lanjut tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas.

Dengan penunjukan ini, mata seluruh pelaku pasar, mulai dari pelaku UMKM di pasar tradisional hingga manajer investasi di gedung perkantoran, tertuju pada satu nama. Masa transisi ini akan menjadi ujian awal apakah kontinuitas kebijakan bisa dipertahankan sembari membuka ruang untuk inovasi yang dibutuhkan. Dunia usaha sudah menitipkan pesan; kini giliran pimpinan anyar Bank Indonesia membuktikan bahwa kapal besar itu tetap bisa melaju lincah di tengah samudera ekonomi yang masih bergelombang.