Destry Damayanti Jadi Plt Gubernur BI, Sinyal Kelanjutan Transformasi Digital

Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) selalu menjadi perhatian, bukan hanya bagi pelaku pasar keuangan, namun juga bagi jutaan pengguna layanan digital yang kini menjadi tulang punggung transaksi harian. Penunjukan Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo memunculkan pertanyaan kritis: akankah akselerasi teknologi yang telah dirintis tetap berjalan mulus? Ibarat mengganti nakhoda di tengah pelayaran, perubahan ini harus dijalani tanpa mengurangi kecepatan kapal menuju tujuan digitalisasi penuh.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan harapannya agar transisi ini menjadi momentum penguatan, bukan sekadar seremonial. “Kami berharap pergantian ini seperti estafet tongkat, bukan rem mendadak bagi transformasi digital yang sedang dibangun BI. Sektor usaha sangat bergantung pada kepastian kebijakan digital bank sentral,” ujarnya dalam keterangan resmi. Pernyataan ini merefleksikan betapa bisnis di Tanah Air—dari warung kopi mikro hingga platform e-commerce raksasa—kini sangat bergantung pada infrastruktur yang dikelola BI, seperti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rencana penerbitan rupiah digital (Central Bank Digital Currency/CBDC).

Estafet di Tengah Badai Transformasi Digital

Destry Damayanti bukan sosok asing di Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Plt, ia adalah Deputi Gubernur Senior yang salah satu portofolionya mencakup sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Dengan latar belakang tersebut, banyak pihak melihat pengangkatannya sebagai sinyal bahwa Bank Indonesia akan melanjutkan peta jalan digital yang telah dicanangkan. Selama kepemimpinan Perry Warjiyo, BI gencar menggenjot inklusi keuangan berbasis teknologi: jumlah merchant QRIS melampaui 30 juta gerai, volume transaksi harian tembus triliunan rupiah, dan proyek Garuda, rupiah digital, memasuki tahap uji coba konsep (proof of concept).

Destry sendiri dalam berbagai forum internasional kerap menekankan pentingnya interoperabilitas—kemampuan sistem yang berbeda untuk saling terhubung—serta perlindungan data dalam ekosistem keuangan digital. “Kita tidak bisa hanya mengejar kecepatan, tetapi juga harus membangun fondasi yang aman. Algoritma machine learning (pembelajaran mesin) sudah kami terapkan untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi pencucian uang di jaringan QRIS,” ujar Destry dalam sebuah seminar. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa BI tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai laboratorium teknologi yang terus menerus menguji inovasi.

Mengapa Stabilitas Sektor Digital Begitu Krusial?

Saat ini, lebih dari 60 persen transaksi ritel di Indonesia diproses secara nontunai, dan angka tersebut terus meningkat. QRIS telah menyatukan belasan penyedia layanan pembayaran di bawah satu standar, sehingga konsumen tidak perlu lagi bingung dengan belasan kode QR yang berbeda. Ibarat jalan tol yang menyambungkan seluruh kota, QRIS menyederhanakan koneksi tanpa hambatan. Jika kebijakan digital BI goyah, guncangannya akan langsung terasa oleh pedagang kaki lima, aplikasi dompet digital, hingga program bantuan sosial yang kini disalurkan lewat rekening elektronik.

Selain itu, proyek Rupiah Digital—mata uang digital yang diterbitkan bank sentral—berpotensi menjadi game-changer. Dalam naskah akademik BI, rupiah digital dirancang menggunakan teknologi distributed ledger (buku besar terdistribusi) yang memungkinkan transaksi terprogram (programmable money) dan penelusuran tanpa celah. Bagi dunia usaha, fitur ini bisa memangkas biaya administrasi serta memudahkan audit rantai pasok. Anindya Bakrie menambahkan, “Kadin melihat potensi besar dari rupiah digital untuk mendorong ekspor UMKM, asalkan pemerintah dan BI konsisten menyediakan infrastruktur dan regulasi yang jelas.”

Harapan Dunia Usaha: Jangan Sampai Inovasi Tersendat

Kekhawatiran terbesar kalangan bisnis bukan pada sosok pemangku jabatan sementara, melainkan pada kemungkinan terhentinya proyek-proyek strategis di masa transisi. Bank Indonesia memiliki agenda padat: BI-FAST, sistem pembayaran real-time yang baru saja diperluas layanan bulk transfer dan fraud detection berbasis AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan), harus tetap ditingkatkan; kerjasama dengan bank sentral negara lain untuk menghubungkan QRIS dengan jaringan pembayaran global perlu dipercepat; serta perluasan akses keuangan untuk 97 juta penduduk dewasa yang masih unbanked.

Dengan posisi Destry yang sudah lama berada di pucuk sistem pembayaran BI, ekspektasi tinggi bahwa ia mampu menjaga kontinuitas tersebut. Jam terbangnya dalam memimpin proyek digital, termasuk negosiasi dengan penyedia teknologi global dan startup fintech lokal, menjadi modal berharga. Meski masa jabatan seorang Plt terbatas, keputusan-keputusan yang diambil dalam periode ini akan mewarnai lanskap perbankan dan teknologi keuangan nasional selama bertahun-tahun ke depan.

Pergantian ini sekaligus menjadi ujian bagi institusi: mampukah Bank Indonesia mempertahankan reputasinya sebagai salah satu bank sentral paling inovatif di kawasan? Jawabannya akan terlihat dari seberapa cepat proyek digital dilanjutkan tanpa kehilangan momentum.