Desil Tak Cukup Ukur Ekonomi Warga, BPS Andalkan Data Tunggal

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk program bantuan sosial, mulai dari bantuan tunai, subsidi pangan, hingga layanan kesehatan. Pertanyaan yang selalu mengemuka di masyarakat sederhana: apakah data yang dipakai benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi setiap warga? Pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang menegaskan bahwa desil bukanlah ukuran tunggal kondisi ekonomi warga Indonesia menjadi pengingat penting bahwa cara kita membaca angka kesejahteraan harus jauh lebih cermat.

Ibarat menilai kesehatan seseorang hanya dari satu indikator, misalnya suhu tubuh, mengukur kesejahteraan masyarakat hanya dari satu angka berisiko melahirkan kesimpulan yang keliru. Sebab itulah, pemerintah kini mengarahkan seluruh perencanaan program pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah platform yang menyatukan data sosial dan ekonomi warga ke dalam satu acuan terpadu.

Mengenal Desil: Sepuluh Lapisan dalam Satu Potret

Desil adalah istilah statistik untuk membagi populasi menjadi sepuluh kelompok dengan jumlah anggota sama besar, masing-masing berisi sepuluh persen penduduk. Kelompok pertama atau desil 1 berisi warga dengan tingkat pengeluaran terendah, sementara desil 10 ditempati sepuluh persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Pengelompokan ini lazim dihitung dari pengeluaran per kapita, yakni rata-rata pengeluaran setiap orang dalam satu rumah tangga, yang datanya antara lain dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Masalahnya, angka pengeluaran hanyalah satu sisi dari kehidupan ekonomi. Seorang petani di pelosok dengan penghasilan kecil bisa saja memiliki lahan produktif dan ternak sebagai modal masa depan, sementara pekerja informal di kota dengan pengeluaran rutin tinggi belum tentu lebih sejahtera karena tidak memiliki aset yang dapat diandalkan. Desil juga tidak menangkap perbedaan harga antar daerah, kualitas rumah, akses listrik, tingkat pendidikan, maupun kondisi kesehatan keluarga. Karena itu, kepala BPS menegaskan bahwa pengukuran kondisi ekonomi warga perlu memadukan desil dengan berbagai indikator lain agar potretnya utuh dan tidak menyesatkan.

DTSEN: Satu Pintu Data untuk Perencanaan Program

Selama bertahun-tahun, salah satu persoalan klasik dalam penyaluran bantuan adalah banyaknya basis data yang terpisah-pisah dan dikelola oleh instansi yang berbeda-beda. Akibatnya muncul dua jenis kesalahan sekaligus: warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat, dan warga yang tidak layak justru menerima bantuan ganda. DTSEN hadir untuk menjawab persoalan ini. Sesuai namanya, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menyatukan berbagai sumber data menjadi satu basis tunggal yang kini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun dan merencanakan program.

Dengan satu pintu data, proses verifikasi menjadi lebih efisien. Pemerintah dapat memeriksa apakah seorang warga telah menerima program tertentu, apakah datanya sudah diperbarui, dan apakah kondisinya masih sesuai dengan kriteria penerima manfaat. DTSEN juga memungkinkan pemaduan antara data kependudukan, data sosial, dan data ekonomi, sehingga keputusan perencanaan tidak lagi didasarkan pada potongan informasi yang terpisah dan sulit dibandingkan satu sama lain.

Dampak bagi Warga: Bantuan yang Lebih Tepat Sasaran

Perubahan cara pemerintah membaca data ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan DTSEN, keluarga yang selama ini luput dari pendataan memiliki peluang lebih besar untuk terdeteksi dan memperoleh bantuan yang menjadi haknya. Sebaliknya, potensi penyalahgunaan bantuan oleh pihak yang tidak berhak dapat ditekan karena data diuji dari berbagai sisi sebelum keputusan diambil.

Kepala BPS menekankan bahwa desil tetap berguna sebagai salah satu lensa untuk melihat kondisi ekonomi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya alat ukur. Kombinasi antara desil, kondisi perumahan, kepemilikan aset, akses layanan dasar, serta faktor sosial ekonomi lainnya menghasilkan penilaian yang jauh lebih akurat dibandingkan mengandalkan satu angka semata. Dengan demikian, perencanaan program pemerintah diharapkan semakin responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar mengikuti kategori statistik yang kaku.

Menuju Ekosistem Data Kesejahteraan yang Terpadu

Kehadiran DTSEN menandai pergeseran besar dari sistem data yang terpecah menuju ekosistem data yang terintegrasi. Pemerintah kini memiliki peluang untuk menjadikan data sebagai fondasi kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penargetan bantuan sosial, subsidi energi, hingga perencanaan pembangunan daerah. Tentu saja, keberhasilan platform ini sangat bergantung pada pemutakhiran data yang rutin, koordinasi antarinstansi, dan transparansi dalam pengelolaannya.

Pada akhirnya, pesan utamanya jelas: tidak ada satu angka pun yang mampu menceritakan seluruh kisah ekonomi sebuah keluarga. Dengan DTSEN sebagai rujukan dan desil sebagai salah satu alat baca, diharapkan bantuan pemerintah dapat sampai ke tangan yang tepat, dan setiap warga Indonesia tercatat dengan benar dalam perencanaan pembangunan nasional.