Desakan Pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Berlatar Belakang Peternakan Mencuat

Ketika harga daging ayam tiba-tiba melambung di pasar tradisional, atau ketika peternak lokal gulung tikar karena harga pakan yang tidak terkendali, publik kerap bertanya: siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan di balik layar? Pertanyaan ini kembali relevan setelah terjadi pergeseran struktural di tubuh pemerintahan. Asosiasi peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Mandiri Indonesia (Permindo) kini menyuarakan harapan besar agar kursi Wakil Menteri Pertanian yang lowong diisi oleh individu dengan kompetensi spesifik, bukan sekadar tokoh politik atau birokrat umum. Mereka mendorong hadirnya seorang profesional yang memiliki pemahaman intim terhadap dinamika sektor peternakan, mulai dari hulu hingga hilir.

Ruang Kosong Pasca-Rotasi dan Implikasinya

Kursi Wakil Menteri Pertanian tengah lowong menyusul rotasi pejabat sebelumnya yang kini menjabat sebagai pimpinan di Badan Gizi Nasional. Transisi ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan penyegaran kebijakan, terutama di subsektor yang selama ini sering kali hanya menjadi prioritas kesekian. Sektor peternakan, yang notabene menyumbang sekitar 15 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian nasional, memerlukan pendekatan tata kelola yang berbeda dari pertanian tanaman pangan. Seorang wakil menteri tanpa latar belakang teknis di bidang ini berpotensi gagal membaca persoalan struktural seperti rantai pasok pakan yang terputus atau wabah penyakit hewan menular yang siklusnya sulit diprediksi. Kekhawatiran terbesar para pemangku kepentingan adalah bahwa suatu kebijakan makro yang dianggap baik justru bisa mematikan usaha peternakan rakyat di tingkat mikro.

Mengapa Peternakan Butuh Pemimpin, Bukan Sekadar Administrator

Ibarat seorang arsitek yang harus paham kekuatan fondasi sebelum mendesain gedung, pemimpin di sektor pertanian—khususnya peternakan—harus mengerti bahwa bisnis peternakan bukanlah bisnis yang bisa ditunda produksinya. Ayam dan sapi tidak bisa berhenti butuh makan hanya karena harga jagung impor sedang naik. Biaya pakan bisa menguras 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi peternak. Ketika distribusi pakan tersendat atau harga bahan baku global melonjak, kebijakan pemerintah harus hadir secara cepat dan presisi. Inisiatif seperti subsidi pakan, pengembangan pakan alternatif berbasis sumberdaya lokal, atau perlindungan terhadap peternak sapi perah agar tidak kalah bersaing dengan produk impor sangat membutuhkan pengambilan keputusan yang berbasis penelitian (research-based) dan pemahaman teknis lapangan. Tanpa pengetahuan tentang siklus reproduksi ternak, manajemen biosekuriti, dan fluktuasi harga komoditas global, seorang pembantu presiden di bidang ini hanya akan berfungsi sebagai 'cap stempel' administratif.

Spesifikasi Profesional yang Didambakan: Dari Kandang ke Ruang Rapat

Dorongan dari komunitas peternak bukanlah sekadar romantisme agar 'orang kandang' menduduki jabatan tinggi. Ini adalah permintaan akan hadirnya teknokrat sejati yang mampu menerjemahkan inovasi menjadi implementasi. Para pemangku kepentingan berharap pengganti posisi tersebut memiliki setidaknya tiga kecakapan utama: pemahaman holistik tentang agribisnis peternakan, kemampuan adaptasi terhadap disrupsi teknologi pakan dan kesehatan hewan, serta kapasitas diplomasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan peternak dalam negosiasi perdagangan internasional. Belajar dari kasus merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa waktu lalu, reaksi kebijakan yang lambat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Apalagi di tengah masifnya perkembangan Machine Learning (pembelajaran mesin) untuk diagnosa kesehatan hewan secara dini dan pengelolaan presisi pakan berbasis algoritma, sektor ini sangat membutuhkan figur pemimpin yang tidak alergi terhadap teknologi tinggi. Harapan kini bertumpu pada pemerintah agar memilih figur yang representatif, di mana setiap keputusannya tidak hanya mengejar efisiensi semu, tetapi benar-benar menyejahterakan peternak di lapangan.