Damaskus Jajaki Pakta Keamanan dengan Israel di Tengah Dinamika Timur Tengah

Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengejutkan panggung politik regional dengan mengonfirmasi bahwa Damaskus saat ini tengah menjajaki peluang untuk menjalin sebuah perjanjian keamanan dengan Israel, musuh bebuyutannya selama puluhan tahun. Langkah ini dianggap sebagai titik balik penting yang berpotensi mengubah peta aliansi di Timur Tengah sekaligus membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini diwarnai konflik dan ketidakpercayaan.

Latar Panjang Konflik dan Ketegangan Perbatasan

Suriah dan Israel secara teknis masih dalam keadaan perang sejak negara Yahudi itu berdiri pada 1948. Salah satu akar ketegangan terdalam adalah pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada Perang Enam Hari 1967, yang kemudian dianeksasi secara sepihak pada 1981—langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Berbagai upaya mediasi perdamaian, termasuk perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat pada akhir abad ke-20, selalu kandas di titik sensitif kedaulatan dan keamanan perbatasan. Dalam konteks sejarah inilah pernyataan Presiden Al Sharaa terasa begitu kontras, mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan luar negeri Suriah.

Motif Strategis di Balik Inisiatif Damaskus

Pasca perang saudara berkepanjangan yang menghancurkan ekonomi dan infrastruktur Suriah, rezim Al Sharaa nampaknya mulai mengalkulasi ulang prioritas nasionalnya. Dengan sumber daya yang terkuras dan kebutuhan rekonstruksi yang amat masif, membuka saluran komunikasi dengan Israel bisa dilihat sebagai upaya pragmatis untuk mengurangi beban keamanan di satu sisi, sekaligus menarik perhatian Barat dan negara-negara Teluk yang normalisasi hubungannya dengan Israel dapat membuka keran investasi. Para pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa Suriah ingin perlahan melepaskan diri dari ketergantungan pada Iran dan Rusia, dua sekutu utamanya selama konflik, dan mencoba membangun pendekatan yang lebih berimbang.

Lebih jauh, perjanjian keamanan dengan Israel berpotensi membawa manfaat konkret, seperti mekanisme pencegahan konflik di perbatasan, kerja sama intelijen melawan kelompok ekstremis yang berkeliaran di wilayah selatan Suriah, serta pengaturan zona penyangga yang dapat mengurangi risiko eskalasi militer tanpa sengaja. Bagi Damaskus, ini adalah langkah kalkulatif yang mencoba menimbang antara ideologi lama dan keharusan baru untuk mempertahankan kelangsungan negara.

Tantangan dan Liku-liku Menuju Meja Perundingan

Meskipun niat telah diungkap, jalan menuju perjanjian keamanan konkret tidaklah mulus. Tekanan dari dalam negeri menjadi faktor pertama; sebagian elite militer dan politik Suriah masih menganggap Israel sebagai musuh abadi. Belum lagi sentimen publik yang dibentuk oleh propaganda anti-Israel selama puluhan tahun. Jika manuver ini dianggap terlalu banyak memberi konsesi tanpa imbal balik signifikan, legitimasi pemerintah bisa tergerus.

Dari sisi Israel, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi, namun para analis menilai Yerusalem akan sangat berhati-hati. Israel tentu tidak ingin langkah ini memperkuat posisi para penentangnya di tubuh militer Suriah atau dimanfaatkan sebagai dalih bagi Iran dan Hizbullah untuk meningkatkan kehadiran mereka di zona perbatasan. Bahkan, sumber keamanan Israel dikabarkan ingin memastikan bahwa perjanjian apa pun mencakup klausul penghentian dukungan Suriah terhadap aktivitas Hizbullah dan milisi pro-Iran di wilayahnya—sebuah syarat yang bisa jadi sangat berat bagi Damaskus.

Respons Global dan Dampak pada Peta Aliansi Regional

Di level internasional, respons terbelah. Amerika Serikat melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri menyambut baik setiap langkah menuju stabilitas kawasan, namun menekankan pentingnya proses yang transparan dan mencakup penghormatan hak asasi manusia. Rusia, yang memiliki pangkalan militer di Tartus dan Khmeimim, memantau situasi dengan cermat—Moskow tak ingin pengaruhnya di Suriah tergerus oleh manuver mendekat ke kubu Barat. Sementara itu, Iran mengekspresikan kekhawatiran mendalam; bagi Teheran, Suriah yang menjalin kesepakatan keamanan dengan Israel sama saja dengan kehilangan satu pilar penting dalam poros perlawanan. Hizbullah, yang sebagian besar kekuatannya bersandar pada rute logistik melalui Suriah, juga berada dalam posisi terancam.

Di sisi lain, negara-negara Arab yang telah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Abraham Accords, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, melihat perkembangan ini secara positif. Mereka berharap perjanjian serupa dapat mendorong stabilitas di Levant dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Tidak tertutup kemungkinan bahwa normalisasi Suriah-Israel akan menjadi katalisator bagi dialog lebih luas di kawasan, termasuk melibatkan Lebanon dan bahkan Palestina dalam kerangka baru.

Sejauh ini, Presiden Al Sharaa terus bergerak hati-hati. Ia menyebut dialog awal masih bersifat eksploratif dan belum ada draf konkret di atas meja. Namun demikian, fakta bahwa seorang pemimpin Suriah untuk pertama kalinya secara terbuka menyatakan keinginan untuk berdamai—bukan sekadar gencatan senjata—dengan Israel, sudah cukup untuk menjadi berita besar. Para pemimpin dunia kini mencermati apakah Damaskus benar-benar akan melangkah dari retorika menuju realitas, atau ini hanya taktik untuk mendiversifikasi dukungan internasional tanpa mengubah apa pun di lapangan.