Damaskus Buka Pintu Normalisasi, Incar Pakta Keamanan dengan Tel Aviv

Langkah mengejutkan datang dari Damaskus. Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menjajaki peluang untuk merundingkan sebuah kesepakatan di bidang keamanan dengan Israel. Pernyataan ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap geopolitik Timur Tengah yang selama beberapa dekade diwarnai permusuhan terbuka antara kedua negara. Inisiatif tersebut muncul di tengah dinamika regional yang terus berubah, di mana aliansi-aliansi lama mulai dikonfigurasi ulang dan kepentingan pragmatis perlahan mengalahkan doktrin ideologis yang telah mengakar sejak era Perang Dingin.

Babak Baru Hubungan Dua Negara Tanpa Hubungan Diplomatik

Sejarah mencatat, Suriah dan Israel secara teknis masih berada dalam status perang sejak 1948. Tidak ada perjanjian damai resmi yang pernah ditandatangani, dan Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967 tetap menjadi duri utama dalam hubungan bilateral. Wilayah tersebut dianeksasi oleh Israel pada 1981, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Al Sharaa menjadi begitu penting. Ini adalah sinyal paling eksplisit dari Damaskus dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan keinginan untuk mengubah paradigma hubungan dengan Tel Aviv, dari konfrontasi permanen menuju koeksistensi yang dikelola melalui kerangka kerja sama keamanan.

Normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel bukanlah fenomena baru. Kesepakatan Abraham yang ditengahi Amerika Serikat pada 2020 telah membuka jalan bagi Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan untuk membangun hubungan diplomatik penuh. Namun, Suriah berada dalam posisi yang jauh lebih rumit. Kedekatannya dengan Iran dan peran penting Teheran dalam membantu rezim Damaskus bertahan selama perang saudara brutal menciptakan lapisan kompleksitas tambahan. Selain itu, kehadiran militer Rusia yang signifikan di wilayah Suriah turut memengaruhi setiap kalkulasi strategis yang dibuat oleh kepemimpinan di Damaskus.

Apa yang Sebenarnya Dicari oleh Damaskus?

Gagasan tentang kesepakatan keamanan dengan Israel tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Suriah saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa berat, diperparah oleh sanksi internasional, kerusakan infrastruktur akibat perang berkepanjangan, dan krisis pengungsi yang belum terselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, membangun jembatan komunikasi dengan Israel dapat menjadi kartu tawar damaskus untuk menarik perhatian Washington, terutama terkait pelonggaran sanksi ekonomi yang telah mencekik pemulihan negara itu. Bagi rezim Al Sharaa, kerja sama keamanan dengan Tel Aviv juga bisa menjadi alat untuk menyeimbangkan pengaruh Iran di dalam negerinya sendiri, memberikan Damaskus ruang manuver yang lebih luas tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Teheran.

Dari perspektif Israel, membuka jalur komunikasi keamanan dengan Suriah menawarkan sejumlah keuntungan strategis. Yang paling jelas adalah potensi untuk menekan kehadiran militer Iran dan proksi-proksinya di dekat perbatasan Israel. Selama bertahun-tahun, Tel Aviv telah melakukan ratusan serangan udara terhadap target-target milisi yang didukung Iran di wilayah Suriah, sebuah kampanye yang sering disebut sebagai "perang di antara perang". Kesepakatan formal tentang keamanan dapat mengurangi ketegangan militer di sepanjang perbatasan Golan dan menciptakan mekanisme pencegahan konflik yang lebih terprediksi.

Jalan Berliku Menuju Meja Perundingan

Namun, perjalanan dari niat politik menuju dokumen perjanjian yang ditandatangani akan sangat sulit. Masalah Golan tetap menjadi penghalang fundamental. Tidak ada pemimpin Suriah yang dapat menandatangani kesepakatan dengan Israel tanpa mendapatkan konsesi substansial mengenai status wilayah tersebut, sementara tidak ada pemerintahan Israel yang tampaknya bersedia menarik diri dari dataran tinggi strategis yang menghadap langsung ke wilayah Galilea. Selain itu, faktor Iran dan Hizbullah menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan. Teheran telah menginvestasikan miliaran dolar dan ribuan personel untuk mempertahankan pengaruhnya di Suriah. Setiap langkah Damaskus yang dianggap merugikan kepentingan strategis Iran berpotensi memicu respons yang keras, baik secara politik maupun operasional di lapangan.

Reaksi dari aktor-aktor regional lainnya juga akan memengaruhi prospek perundingan ini. Rusia, sebagai patron utama rezim Al Sharaa, mungkin menyambut baik stabilitas tambahan di kawasan yang akan melindungi aset-aset militernya di Tartus dan Latakia. Namun, Moskow juga tidak ingin melihat kehadirannya di Suriah menjadi kurang relevan akibat pergeseran aliansi. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar akan mengamati dengan cermat, mengingat normalisasi Suriah-Israel dapat mengubah kalkulasi mengenai inisiatif Liga Arab dan masa depan proses perdamaian secara keseluruhan.

Realitas Keamanan yang Terus Berevolusi

Di balik retorika diplomatik, ada realitas keamanan yang memaksa kedua belah pihak untuk berpikir ulang. Israel telah menunjukkan kemampuannya dan kesiapannya untuk bertindak secara unilateral di wilayah Suriah setiap kali menilai ada ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Bagi Damaskus, mengubah dinamika ini menjadi suatu kerangka kerja sama yang dapat dinegosiasikan mungkin lebih menguntungkan daripada terus berada dalam posisi pasif sebagai medan operasi bagi kekuatan asing. Kerja sama keamanan, bahkan dalam bentuk yang paling terbatas sekalipun, dapat memberikan Suriah kendali lebih besar atas wilayah kedaulatannya sendiri—sebuah komoditas langka selama lebih dari satu dekade terakhir.

Para analis menekankan bahwa proses ini masih berada pada tahap paling awal dan sangat mungkin mengalami kemunduran. Faksi-faksi garis keras di kedua belah pihak pasti akan menentang setiap bentuk normalisasi. Di dalam negeri Suriah sendiri, rezim harus mengelola persepsi publik yang selama puluhan tahun didoktrin untuk memandang Israel sebagai musuh eksistensial. Sementara itu, trauma kolektif masyarakat Suriah akibat perang saudara menciptakan tingkat kelelahan yang mungkin membuat pragmatisme semacam ini lebih dapat diterima dibandingkan era sebelumnya. Apakah langkah berani Presiden Al Sharaa ini akan membuahkan hasil atau sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah diplomasi Timur Tengah yang penuh jalan buntu, hanya waktu yang akan menjawabnya.