Butuh 18,5 Tahun Gaji, Realita Pahit Masyarakat Indonesia Beli Rumah

Mimpi memiliki hunian sendiri seakan menjauh dari kenyataan bagi banyak pekerja di Indonesia. Ungkapan satir "gaji habis untuk hidup, kapan bisa beli rumah?" kini bukan lagi sekadar kelakar, melainkan cerminan nyata tekanan ekonomi yang dirasakan jutaan orang. Sebuah kajian terbaru mengungkap, rata-rata warga memerlukan waktu 18,5 tahun untuk mengumpulkan dana pembelian rumah, andai kata seluruh penghasilannya ditabung tanpa sisa. Angka ini mengilustrasikan jurang lebar antara pendapatan dan harga properti yang terus naik.

Lonjakan Harga Properti yang Tak Terbendung

Dalam satu dekade terakhir, harga rumah di kota-kota besar Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Rata-rata harga hunian tapak di Jakarta kini menembus Rp 1,8 miliar untuk tipe 36/72, sementara di kota penyangga seperti Bekasi dan Tangerang sudah menyentuh Rp 800 juta. Kenaikan ini dipicu oleh keterbatasan lahan, spekulasi investor, serta peningkatan biaya material konstruksi. Harga tanah menjadi komponen paling dominan; di area strategis, nilainya bisa melonjak 15-20 persen per tahun, jauh melampaui inflasi umum.

Di sisi lain, sektor perumahan masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) juga membuat cicilan semakin memberatkan. Bank Indonesia mencatat, suku bunga KPR acuan kini berada di kisaran 7-8 persen, bertambah dari 5-6 persen tiga tahun lalu. Akibatnya, untuk mengajukan kredit rumah senilai Rp 500 juta, seorang pekerja harus memiliki penghasilan minimal Rp 15 juta per bulan agar lolos penilaian bank. Padahal, upah minimum di sebagian besar provinsi masih di bawah Rp 5 juta, menciptakan kesenjangan akut.

Ketimpangan Pendapatan dan Rasio Keterjangkauan

Angka 18,5 tahun didapat dari perhitungan sederhana: membandingkan harga median rumah terhadap pendapatan tahunan nasional. Dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp 5,5 juta per bulan atau Rp 66 juta setahun, dan harga rumah rata-rata Rp 1,22 miliar, maka rasio keterjangkauan mencapai 18,5 kali lipat. Ini jauh dari standar ideal yang direkomendasikan World Bank, yakni rasio 3 hingga 5 kali pendapatan tahunan.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kondisinya cukup memprihatinkan. Di Malaysia, rasio serupa sekitar 6-7 kali, di Thailand 8 kali, sementara di Singapura – meski harga properti lebih mahal – kebijakan perumahan publiknya mampu menekan angka menjadi 5 kali berkat program Housing Development Board (HDB). Indonesia justru mencatat salah satu rasio paling timpang di kawasan, mendekati level Filipina yang dikenal memiliki krisis perumahan.

Generasi Muda Paling Terpukul

Kelompok milenial dan Gen Z menjadi pihak paling dirugikan. Mereka memasuki dunia kerja dengan gaji awal yang relatif kecil, sementara inflasi dan biaya hidup terus merangkak naik. Survei internal perusahaan properti menunjukkan, hanya 12 persen pekerja berusia 25-35 tahun yang mampu membeli rumah tanpa bantuan orang tua. Akibatnya, tren tinggal bersama orang tua atau menyewa dalam jangka panjang semakin membudaya.

Tidak hanya dari sisi finansial, fenomena ini turut mengubah pola pikir generasi muda. Banyak yang memilih menunda pernikahan atau memiliki anak karena belum memiliki tempat tinggal layak. Hunian bukan lagi sekadar aset, melainkan kemewahan yang sulit dijangkau. Pemerintah sadar akan masalah ini, namun solusi yang dihadirkan sering kali kurang efektif menyentuh akar persoalan.

Program Pemerintah dan Harapan Solusi

Berbagai program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) masih menjadi andalan. Namun, kuota FLPP yang terbatas dan birokrasi yang rumit kerap menghambat penyalurannya. Tahun 2025, anggaran FLPP hanya cukup untuk sekitar 200 ribu unit, padahal backlog perumahan nasional mencapai 12,7 juta unit.

Pemerintah juga mendorong konsep hunian vertikal di pusat kota untuk menekan harga lahan. Akan tetapi, budaya tinggal di rumah tapak dan fasilitas rusun yang minim membuat kebijakan ini kurang diminati. Sementara itu, pengembang swasta lebih fokus membangun rumah mewah dengan margin besar, mengabaikan segmen menengah ke bawah.

Para pakar menyarankan agar pemerintah lebih serius mengendalikan harga tanah melalui kebijakan zonasi dan pengenaan pajak progresif bagi lahan yang menganggur. Selain itu, perluasan skema pembiayaan mikro perumahan dan penyaluran KPR dengan bunga rendah tanpa subsidi penuh juga dianggap sebagai jalan keluar. Kolaborasi antara pusat, daerah, dan pengembang mutlak diperlukan, karena tanpa intervensi yang terukur, impian rakyat untuk memiliki rumah akan terus menjadi angan-angan.

Intinya, angka 18,5 tahun bukan hanya statistik, melainkan alarm keras bahwa struktur ekonomi perumahan nasional harus segera dibenahi. Jika tidak, generasi masa depan akan mewarisi beban yang semakin berat, di mana rumah bukan lagi hak, melainkan hak istimewa segelintir orang.