BPS Tegaskan Angka Desil Bukan Ukuran, PU Tangani Longsor

Jakarta, Terdepan.id — Rangkaian pemberitaan ekonomi sepanjang Kamis (13/8/2026) diwarnai sejumlah kabar penting, mulai dari penegasan Badan Pusat Statistik (BPS) soal angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSE) hingga langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani bencana tanah longsor di sejumlah wilayah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi. Penjelasan itu menjadi sorotan karena angka desil kerap dijadikan acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya.

Angka Desil Bukan Ukuran Tunggal Kesejahteraan

Dalam keterangannya, Amalia menegaskan bahwa angka desil tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat. Desil hanyalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil satu sebagai kelompok termiskin hingga desil sepuluh sebagai kelompok terkaya.

"Angka desil bukan ukuran tunggal. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi mempertimbangkan berbagai variabel sehingga penentuan sasaran program dilakukan secara lebih menyeluruh," ujar Amalia.

Penegasan tersebut penting di tengah pembangunan DTSE yang mengintegrasikan berbagai data kependudukan, kesejahteraan, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data terpadu ini kelak menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

• Desil membagi penduduk menjadi sepuluh kelompok, dari desil satu (termiskin) hingga desil sepuluh (terkaya).
• Angka desil digunakan sebagai salah satu indikator, bukan satu-satunya penentu sasaran bantuan.
• DTSE mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga serta diperbarui secara berkala.
• Data yang akurat menjadi kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kementerian PU Tangani Longsor

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum menangani bencana tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan melalui koordinasi antara pusat dan daerah, mencakup asesmen cepat lokasi terdampak, penanganan darurat, hingga perbaikan infrastruktur publik yang rusak seperti jalan dan saluran irigasi.

Tanah longsor kerap berdampak pada terputusnya akses jalan dan terganggunya distribusi logistik. Oleh karena itu, penanganan darurat menjadi prioritas utama agar mobilitas warga segera pulih, sebelum dilanjutkan dengan perbaikan permanen.

1. Tim teknis melakukan asesmen cepat dan pemetaan wilayah terdampak longsor.
2. Penanganan darurat dilakukan untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup material longsor.
3. Perbaikan infrastruktur, termasuk jalan dan saluran irigasi, dikerjakan secara bertahap.
4. Pemerintah daerah dilibatkan dalam pendataan kerugian dan kebutuhan pemulihan warga terdampak.

"Penanganan longsor dilakukan dengan skala prioritas pada aspek keselamatan warga dan pemulihan akses. Perbaikan infrastruktur akan terus kami kawal hingga kondisi normal kembali," ujar pejabat Kementerian PU.

Catatan Perekonomian

Dari kedua kabar tersebut, pesan yang menonjol adalah pentingnya data yang akurat dalam kebijakan ekonomi dan kesiapsiagaan infrastruktur menghadapi bencana. BPS terus mendorong pemanfaatan DTSE sebagai basis kebijakan yang lebih tepat sasaran, sementara Kementerian PU memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat pascabencana.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau memantau perkembangan kebijakan data sosial ekonomi serta kondisi infrastruktur di daerah masing-masing. Dengan data yang akurat dan infrastruktur yang tangguh, kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan efektif di tengah dinamika global. Terdepan.id akan terus menyajikan rangkuman kabar ekonomi terbaru setiap harinya.