BPK Ungkap 4.740 Piutang Pajak Macet Rp 5,83 Triliun Tak Kunjung Tertagih

Laporan terbaru dari lembaga pemeriksa keuangan negara mengungkap persoalan serius dalam tata kelola penerimaan negara. Sebanyak 4.740 ketetapan piutang pajak dengan status kualitas macet hingga menyentuh angka Rp 5,83 triliun tercatat belum dilakukan penagihan secara efektif oleh otoritas perpajakan sepanjang tahun 2025. Angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan cerminan dari potensi penerimaan yang hilang di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi fiskal nasional. Jika ditelisik lebih dalam, kondisi ini memperlihatkan celah pada rantai penegakan hukum perpajakan yang membutuhkan perhatian segera.

Ketika negara memerlukan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan belanja prioritas lainnya, keberadaan piutang macet bernilai triliunan rupiah menjadi paradoks tersendiri. Setiap rupiah yang gagal ditagih berarti beban yang harus ditanggung melalui skema pembiayaan lain, termasuk utang. Pertanyaannya, mengapa piutang sebesar ini bisa berstatus macet tanpa ada progres penagihan yang memadai?

Skala Temuan dan Detail Ketetapan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lembaga pengawas keuangan mengidentifikasi 4.740 ketetapan piutang yang telah masuk kategori macet. Status macet dalam terminologi perpajakan merujuk pada piutang yang sudah melampaui batas waktu penagihan tertentu dan dinilai kecil kemungkinannya untuk dapat dipulihkan. Total nilai akumulatif dari ketetapan-ketetapan tersebut mencapai Rp 5,83 triliun. Angka ini cukup signifikan jika dikomparasikan dengan rata-rata penerimaan dari sektor-sektor pajak tertentu dalam satu tahun anggaran.

Ibarat membiarkan air mengalir dari gentong yang bocor, setiap ketetapan yang tidak ditagih secara aktif memperlebar lubang kebocoran penerimaan negara. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana efektivitas sistem monitoring dan evaluasi piutang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau DJP, sebagai institusi yang mengemban mandat pengumpulan penerimaan dari sektor pajak.

Para pemeriksa menyoroti bahwa jumlah ketetapan yang masuk daftar temuan ini tidaklah kecil. Mencapai ribuan entri, hal ini mengindikasikan persoalan sistematis, bukan sekadar kasus-kasus sporadis yang tertangani secara terpisah. Skala permasalahan menuntut respons institusional yang terstruktur, mulai dari evaluasi prosedur penagihan, penguatan kapasitas juru sita pajak, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk melacak dan menindaklanjuti status setiap piutang secara real-time.

Apa Arti Status Kualitas Macet dalam Konteks Perpajakan

Kualitas macet merupakan klasifikasi paling rendah dalam hierarki kualitas piutang. Sebelum mencapai status ini, piutang biasanya melewati beberapa tahapan, mulai dari lancar, kurang lancar, diragukan, hingga akhirnya ditetapkan sebagai macet. Penetapan ini mengacu pada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan piutang negara, di mana piutang dikategorikan macet apabila tidak terdapat pelunasan atau upaya pelunasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Akan tetapi, label macet tidak serta-merta menghapuskan kewajiban wajib pajak. Secara hukum, utang pajak tetap melekat dan dapat ditagih sepanjang belum kedaluwarsa. Di sinilah letak dilemanya: di satu sisi piutang dinyatakan macet karena kecilnya probabilitas pemulihan, di sisi lain instrumen penagihan masih tersedia dan seharusnya dimaksimalkan sebelum masa kedaluwarsa benar-benar habis. Kondisi inilah yang menjadi sorotan tajam mengingat Rp 5,83 triliun adalah nominal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dalam praktiknya, penagihan terhadap piutang macet membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan piutang dengan kualitas lebih baik. Pendekatan yang diperlukan bisa mencakup penelusuran aset, pemblokiran rekening, pencegahan bepergian ke luar negeri, hingga penyanderaan badan atau gijzeling bagi penunggak pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Atas dasar itulah, temuan bahwa ribuan ketetapan belum ditagih memicu spekulasi tentang sejauh mana langkah-langkah tersebut telah dijalankan oleh otoritas perpajakan.

Dampak terhadap Penerimaan dan Kepercayaan Publik

Ketidakmampuan menagih piutang macet dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada neraca penerimaan negara. Lebih dari itu, terdapat efek psikologis yang memengaruhi persepsi wajib pajak secara luas. Ketika sebagian wajib pajak melihat bahwa kewajiban yang tidak ditunaikan tidak berujung pada konsekuensi yang serius, insentif untuk patuh menjadi terkikis. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus moral pajak yang selama ini coba dibangun oleh pemerintah melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.

Dari sisi tata kelola keuangan negara, piutang macet yang tidak ditagih berpotensi membebani laporan keuangan pemerintah pusat. Standar akuntansi pemerintahan mensyaratkan adanya penyisihan atas piutang yang diragukan kolektibilitasnya. Artinya, semakin besar porsi piutang macet dan semakin lama tidak tertagih, semakin besar pula beban penyisihan yang harus dicatat. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi opini yang diberikan oleh lembaga pemeriksa atas laporan keuangan pemerintah.

Di tengah tekanan global yang mendorong setiap negara mengoptimalkan penerimaan domestik, Indonesia tidak bisa membiarkan potensi triliunan rupiah menghilang begitu saja. Dana sebesar Rp 5,83 triliun setara dengan pembangunan puluhan ribu unit rumah subsidi, pengadaan alat kesehatan untuk ratusan rumah sakit daerah, atau beasiswa bagi jutaan mahasiswa. Membayangkan manfaat yang hilang dari angka tersebut memberikan perspektif tentang urgensi penanganan temuan ini oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, langkah perbaikan tidak bisa hanya bersifat reaktif terhadap temuan pemeriksaan. Perlu ada desain ulang proses bisnis penagihan yang didukung oleh sistem informasi terintegrasi, agar setiap ketetapan pajak yang diterbitkan dapat dilacak perjalanannya sejak awal hingga pelunasan. Selain itu, penguatan kolaborasi antarlembaga, seperti dengan kejaksaan dan kepolisian dalam konteks pidana pajak, menjadi elemen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.