AS Bekukan Aset Petinggi ICC, Utang Nasional Tembus 40 Triliun Dolar

Washington menghadapi dua tekanan besar dalam waktu bersamaan pekan ini. Di satu sisi, Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap dua petinggi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk presidennya. Di sisi lain, data resmi menunjukkan total utang nasional AS untuk pertama kalinya menembus angka 40 triliun dolar AS, sebuah rekor yang langsung memicu kritik lintas partai di Kongres. Dua peristiwa ini menjadi sorotan media global dan menambah ketegangan politik di Negeri Paman Sam dalam pekan yang sama.

Sanksi AS terhadap Petinggi ICC Dikecam Keras

Mahkamah Pidana Internasional pada Rabu (19/8/2026) mengecam keras sanksi terbaru Amerika Serikat yang menargetkan staf senior pengadilan, termasuk presidennya, sebagai "serangan terang-terangan" terhadap independensi lembaga peradilan global tersebut. Dalam pernyataan resminya, ICC menegaskan akan terus mengejar keadilan bagi kejahatan berat di berbagai belahan dunia, meskipun harus menghadapi tekanan politik dari Washington.

Keputusan sanksi itu sebelumnya diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (18/8/2026). Sanksi membekukan seluruh aset yang dimiliki kedua tokoh tersebut di yurisdiksi AS maupun aset yang masuk ke dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Berikut kronologi lengkapnya:

1. Selasa, 18 Agustus 2026 — Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi terhadap Tomoko Akane, presiden ICC asal Jepang, dan Abdoulaye Seye, jaksa senior persidangan ICC asal Senegal.
2. Sanksi berlaku dalam bentuk pembekuan seluruh aset di yurisdiksi AS serta pemblokiran akses ke sistem keuangan Amerika.
3. Rabu, 19 Agustus 2026 — ICC merilis pernyataan resmi yang mengecam sanksi tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap independensi pengadilan.
4. ICC menegaskan seluruh proses peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional akan tetap berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Kami mengecam keras tindakan ini. Sanksi tersebut merupakan serangan terang-terangan terhadap independensi pengadilan dan tidak akan menghentikan kerja kami dalam menegakkan keadilan," demikian bunyi pernyataan resmi ICC.

Tomoko Akane adalah hakim Jepang yang terpilih memimpin ICC dan dikenal memiliki pengalaman panjang dalam sistem peradilan internasional. Sementara itu, Abdoulaye Seye merupakan jaksa senior yang selama ini menangani sejumlah persidangan penting di depan majelis hakim ICC. Keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi ini dinilai pengamat sebagai eskalasi terbaru dalam hubungan Washington dengan pengadilan internasional yang berpusat di Den Haag, Belanda, itu.

Utang Nasional AS Tembus Rekor 40 Triliun Dolar

Di sisi lain, Pemerintah AS juga harus menghadapi kabar buruk di bidang ekonomi. Data resmi pemerintah yang dirilis pada Rabu (19/8/2026) menunjukkan total utang nasional bruto AS menembus 40 triliun dolar AS untuk pertama kalinya. Angka ini melampaui perkiraan para ekonom yang sebelumnya memproyeksikan pencapaian tersebut baru akan terjadi di kemudian hari.

Laju pertumbuhan utang yang lebih cepat dari perkiraan itu disebut sebagian didorong oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang telah dibatalkan pengadilan. Kebijakan tarif yang tidak berlaku tersebut tetap meninggalkan dampak terhadap pembiayaan negara, sehingga mempercepat akumulasi utang. Berikut urutan peristiwanya:

1. Data pemerintah yang dirilis Rabu mencatat total utang nasional bruto AS menembus angka 40 triliun dolar AS.
2. Pencapaian tersebut melampaui proyeksi awal para ekonom dan terjadi lebih cepat dari perkiraan.
3. Lonjakan utang sebagian dipicu oleh kebijakan tarif Trump yang telah dibatalkan pengadilan, tetapi tetap membebani anggaran negara.
4. Meningkatnya pembiayaan negara menjadi pukulan bagi Trump, yang berjanji memangkas belanja publik selama kampanye Pilpres 2024.
5. Peningkatan utang memicu reaksi keras dari anggota DPR AS dari berbagai kubu politik.

Tembusnya angka 40 triliun dolar AS menjadi simbol beban fiskal yang kian berat bagi ekonomi terbesar dunia itu. Bagi Trump, kabar ini menjadi pukulan politik tersendiri. Selama kampanye Pilpres 2024, ia berulang kali berjanji akan menekan belanja pemerintah dan mengurangi defisit anggaran. Realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya, dengan utang nasional terus bertambah dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Janji penghematan belanja publik yang digaungkan saat kampanye kini berbanding terbalik dengan kenyataan. Utang nasional menembus rekor baru di tengah kebijakan yang justru memperbesar pembiayaan negara," ujar sejumlah anggota DPR AS dalam kritiknya.

Reaksi keras datang dari anggota parlemen dari kubu Demokrat maupun Republik. Sebagian besar menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengendalikan defisit, sementara yang lain menyalahkan kombinasi kebijakan tarif yang tidak efektif dan belanja yang terus menggelontor. Dua peristiwa besar ini, sanksi terhadap petinggi ICC dan rekor utang 40 triliun dolar AS, menandai pekan yang penuh tekanan bagi pemerintahan di Washington, baik di panggung diplomasi internasional maupun di dalam negeri.