Anindya Bakrie Soroti Nasib QRIS Pasca Mundurnya Perry Warjiyo

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengejutkan dunia usaha dan pasar keuangan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, secara khusus memberikan pernyataan responsif yang tidak hanya mengakui kontribusi besar sang mantan gubernur, tetapi juga mempertanyakan arah kebijakan ke depan—terutama nasib Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem pembayaran digital yang kini menjadi tulang punggung transaksi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengunduran tersebut mengakhiri masa jabatan yang ditandai oleh ketahanan moneter di tengah gejolak global dan pandemi. Warjiyo dikenang sebagai arsitek kebijakan makroprudensial akomodatif yang meredam dampak Covid-19 terhadap sektor riil. Namun bagi dunia usaha, warisan terbesarnya justru terletak pada percepatan digitalisasi sistem pembayaran—sebuah lompatan yang menurut Bakrie harus dijaga keberlanjutannya, bukan menjadi korban transisi kepemimpinan.

Kontribusi Menjaga Stabilitas Ekonomi

Di bawah komando Perry Warjiyo, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan yang dikenal dengan five-pronged policy: suku bunga, likuiditas, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan. Strategi ini berhasil menahan laju inflasi inti di kisaran 2–4 persen, sekaligus menjaga nilai tukar rupiah dari volatilitas berlebihan saat arus modal keluar (capital outflow) menekan negara berkembang pada 2022–2023.

Anindya Bakrie, yang mewakili suara lebih dari 90.000 anggota Kadin, menyebut bahwa stabilitas yang diciptakan Warjiyo menjadi fondasi bagi sektor usaha untuk bernapas. “Kepemimpinan beliau memberi kepastian. Dunia usaha butuh Bank Indonesia yang hadir bukan hanya sebagai pengawas inflasi, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan,” ujarnya dalam forum ekonomi virtual yang digelar akhir pekan lalu. Penilaian ini senada dengan laporan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan manajemen moneter paling responsif di Asia Tenggara selama masa pemulihan pasca-pandemi.

QRIS: Lompatan Transformasi Digital yang Mengubah Wajah Transaksi

Diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS langsung menjadi ikon transformasi digital di sektor keuangan. Standarisasi kode QR lintas penyelenggara—dari bank konvensional hingga fintech seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay—menciptakan interoperabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data BI per kuartal I 2026 menunjukkan bahwa volume transaksi QRIS telah menembus 4,5 miliar transaksi per tahun, dengan total nilai mencapai Rp 480 triliun, melibatkan lebih dari 35 juta merchant yang 90 persen di antaranya adalah pelaku UMKM.

Bagi Bakrie, capaian ini adalah bukti bahwa kebijakan publik yang tepat bisa melipatgandakan inklusi keuangan. “Ibarat seperti membangun jalan tol digital untuk seluruh lapisan masyarakat,” katanya. “Sebelum QRIS, pedagang kecil seperti tukang bakso keliling atau warung sembako harus menyediakan minimal tiga jenis kode pembayaran. Sekarang cukup satu, dan itu mengubah efisiensi operasional mereka secara signifikan.”

Implementasi QRIS tidak hanya menekan biaya transaksi nontunai, tetapi juga memicu pergeseran budaya konsumen. Survei internal Kadin mencatat bahwa proporsi transaksi digital di sektor informal melonjak dari 18 persen pada 2019 menjadi 67 persen pada 2025, didorong oleh kemudahan penggunaan QRIS dan dorongan promotional dari pemerintah serta Bank Indonesia melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Ketidakpastian di Tengah Suksesi Kepemimpinan BI

Pergantian nahkoda di bank sentral kerap memunculkan spekulasi perubahan prioritas. Warjiyo dikenal sebagai figur yang memperjuangkan digitalisasi sebagai pilar ketiga setelah stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Tidak ada jaminan bahwa penggantinya akan mempertahankan intensitas pengembangan QRIS, terutama di tengah wacana pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital yang juga membutuhkan perhatian besar.

Anindya Bakrie mengingatkan agar Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Gubernur BI baru yang tidak hanya menguasai moneter, tetapi juga paham ekosistem digital. “Jangan sampai momentum kehilangan arah. Dunia usaha sudah menikmati efisiensi yang dihadirkan QRIS, jangan sampai ada kebijakan yang justru memundurkan adopsi dengan alasan apapun,” tegasnya. Kekhawatiran itu beralasan mengingat beberapa bank sentral di negara lain justru mengurangi investasi pada infrastruktur pembayaran ritel setelah prioritas beralih ke CBDC.

Pandangan Kadin: Konsistensi dan Inovasi Harus Dilanjutkan

Kadin melalui Bakrie mengajukan tiga poin harapan bagi pemimpin BI mendatang. Pertama, jaminan bahwa QRIS tetap menjadi jalur utama pembayaran nontunai nasional dengan biaya merchant discount rate (MDR) yang kompetitif, khususnya untuk sektor mikro. Kedua, perluasan fitur QRIS lintas batas (cross-border QR payment) agar pelaku usaha dapat terhubung dengan jaringan pembayaran ASEAN, Thailand, dan Malaysia yang sudah menjalin kerja sama QR cross-border dengan Indonesia. Ketiga, sinergi dengan ekosistem open banking dan standar API SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) yang tengah dikembangkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

“QRIS bukan sekadar alat transaksi. Ia adalah infrastruktur data,” ujar Bakrie. “Setiap sapuan kode adalah rekam jejak ekonomi yang bisa digunakan perbankan untuk menilai kelayakan kredit UMKM. Ini era baru inklusi keuangan berbasis machine learning dan artificial intelligence (AI) yang tidak boleh terhenti karena pergantian pimpinan.”

Dengan bobot pengalaman Warjiyo yang mengawal QRIS dari nol hingga menjadi sistem pembayaran terbesar di Asia Tenggara, mata publik kini tertuju pada siapa yang akan ditunjuk mengisi kursi panas di Gedung Thamrin. Satu hal pasti: Anindya Bakrie dan dunia usaha akan terus menyorot setiap langkah, memastikan tidak ada inovasi yang dikorbankan.