Airlangga Bantah Tudingan AS Soal Plastik China, RI Punya Produsen Sendiri

Setiap hari, tangan kita menyentuh plastik: kemasan makanan, botol minuman, komponen ponsel, hingga suku cadang kendaraan. Karena perannya yang begitu dekat dengan keseharian, kebijakan perdagangan atas komoditas ini berdampak langsung—mulai dari harga barang di pasar hingga nasib ribuan pekerja pabrik. Karena itulah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) soal asal-usul plastik Indonesia layak disimak.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa tuduhan AS yang mengaitkan produk plastik Indonesia dengan China tidak berdasar. Ia merujuk pada keberadaan produsen dalam negeri, yaitu Chandra Asri dan Lotte, yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan industri nasional. Penegasan ini muncul di tengah penyelidikan perdagangan yang diluncurkan pemerintah AS terhadap impor resin plastik dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Di Balik Tuduhan: Penyelidikan Section 232

Penyelidikan tersebut berlandaskan Section 232 dari Trade Expansion Act 1962, sebuah pasal yang memberi kewenangan kepada presiden AS untuk membatasi impor yang dinilai mengancam keamanan nasional. Meski terdengar seperti urusan pertahanan, pasal ini kerap digunakan untuk melindungi industri domestik dari serbuan produk impor murah. Target utamanya adalah resin plastik, yaitu bahan baku berbentuk butiran yang menjadi dasar pembuatan berbagai produk plastik.

Dalam kasus ini, Republik Indonesia (RI) masuk dalam daftar negara yang diperiksa. Tuduhan yang dilayangkan adalah praktik transshipment, alias pengalihan jalur pengiriman: barang asal China dikirim ke Indonesia, lalu diekspor ulang ke AS dengan label produk Indonesia agar terhindar dari bea masuk tinggi. Ibarat menyelundupkan barang lewat pintu belakang, praktik ini dianggap merugikan pabrikan AS dan diyakini bisa memicu kebijakan bea masuk tambahan bagi produk Indonesia.

Chandra Asri dan Lotte: Bukti Kemandirian Industri

Bantahan Airlangga bukan sekadar retorika politik. Indonesia memang memiliki pemain besar di sektor petrokimia. PT Chandra Asri Pacific, produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Tanah Air yang berbasis di Cilegon, Banten, mencatat kapasitas produksi sekitar 4,5 juta ton per tahun untuk beragam produk, dari etilena, polietilena, hingga polipropilena. Sementara itu, Lotte Chemical Indonesia menggarap proyek pabrik baru dengan nilai investasi sekitar 3,5 miliar dolar AS dan kapasitas hingga 1 juta ton etilena per tahun.

"Kita punya Chandra Asri dan Lotte yang memproduksi plastik di dalam negeri, jadi tuduhan bahwa plastik Indonesia berasal dari China tidak berdasar," tegas Airlangga.

Keberadaan dua raksasa petrokimia ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menggantungkan pasokan resin pada impor. Dengan kapasitas terpasang yang besar, kebutuhan industri plastik dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi sendiri. Karena itu, pemerintah memilih merespons tuduhan tersebut dengan data dan fakta kapasitas industri, bukan sekadar bantahan lisan.

Dampak bagi Ekspor dan Langkah Pemerintah

Mengapa persoalan ini penting bagi perekonomian? Sektor petrokimia adalah salah satu penopang ekspor nonmigas (di luar minyak dan gas) Indonesia. Bila tuduhan AS berujung pada pengenaan bea masuk tambahan, harga produk plastik Indonesia di pasar AS akan naik, daya saing melemah, dan pada akhirnya tekanan itu bisa menjalar ke penerimaan ekspor serta lapangan kerja di sektor hilir.

Sebaliknya, jika Indonesia berhasil membuktikan diri bersih, kepercayaan mitra dagang justru bisa meningkat. Airlangga memastikan pemerintah akan menyiapkan data dan argumentasi untuk merespons penyelidikan tersebut. Sikap ini penting mengingat AS merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia, sehingga jalur diplomasi dagang harus ditempuh dengan bukti yang kuat.

Analogi sederhananya: jika seorang tetangga menuduh kita mencuri buah dari kebunnya padahal kebun kita sendiri berlimpah, jawaban terbaik bukan berdebat, melainkan menunjukkan hasil panen. Itulah strategi yang diambil Indonesia—memamerkan kapasitas produksi domestik sebagai bukti kemandirian, sembari tetap membuka ruang dialog dengan Washington.

Dalam jangka panjang, kasus ini menjadi pengingat bahwa memperkuat ekosistem industri hulu-hilir adalah kunci ketahanan ekonomi. Semakin mandiri Indonesia dalam memproduksi bahan bakunya sendiri, semakin kecil pula ruang bagi pihak luar untuk memojokkan lewat tuduhan dagang. Pengembangan industri petrokimia nasional, dengan segala inovasi dan efisiensinya, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.