2.000 Desa Masih Blankspot Internet di RI, Papua Terparah

Bayangkan Anda tinggal di sebuah desa yang sama sekali tidak bisa mengakses internet. Tidak ada aplikasi pesan singkat untuk menghubungi keluarga, tidak ada layanan kesehatan daring, dan anak-anak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari sinyal. Kondisi inilah yang masih dialami ribuan warga di Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja memaparkan fakta mengejutkan: meskipun 98 persen wilayah Indonesia secara resmi telah terjangkau jaringan internet, masih ada sekitar 2.000 desa yang berada dalam kondisi blankspot alias titik buta sinyal.

Angka 98 persen memang terdengar menggembirakan, tetapi bagi warga di 2.000 desa tersebut, angka itu terasa jauh dari kenyataan. Mereka masih berjuang dengan masalah konektivitas setiap hari. Pertanyaannya kini bukan hanya soal berapa banyak desa yang belum terjangkau, melainkan di mana titik-titik tersebut berada dan mengapa kesenjangan digital ini masih sulit dituntaskan. Jawabannya, berdasarkan data BAKTI, menunjuk ke salah satu wilayah paling timur Indonesia: Papua.

Apa Itu Blankspot dan Mengapa Masih Ada?

Istilah blankspot merujuk pada area geografis yang sama sekali tidak memiliki jangkauan sinyal telekomunikasi, baik untuk layanan seluler maupun akses internet. Ibarat seperti peta yang belum lengkap, wilayah blankspot adalah bagian peta yang masih kosong dan belum terisi. Di era digital seperti sekarang, berada di blankspot berarti terisolasi dari ekosistem layanan daring yang mencakup pendidikan jarak jauh, telemedicine (layanan kesehatan jarak jauh), hingga transaksi keuangan elektronik.

Penyebab utama blankspot tidak tunggal. Faktor geografis menjadi tantangan terbesar: pegunungan, hutan lebat, dan jarak antarpemukiman yang sangat jauh membuat pembangunan infrastruktur menara pemancar menjadi tidak efisien secara biaya. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pasokan listrik di sejumlah daerah terpencil, padahal perangkat pemancar membutuhkan daya listrik yang stabil. Dalam banyak kasus, menghadirkan internet di satu desa terpencil membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan di kota, sementara jumlah penduduk yang dilayani justru jauh lebih sedikit. Dari sisi ekonomi, inilah yang membuat operator swasta enggan berinvestasi, sehingga peran pemerintah melalui BAKTI menjadi krusial.

Papua: Pusat Kesenjangan Digital Terbesar

Data BAKTI menunjukkan konsentrasi blankspot terbesar berada di Papua. Wilayah ini dikenal memiliki topografi yang ekstrem, dengan pegunungan tinggi, lembah dalam, dan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Membangun menara Base Transceiver Station (BTS), yakni perangkat pemancar sinyal seluler, di lokasi semacam itu bukan pekerjaan mudah. Material bangunan harus diangkut melalui jalur udara atau perairan, yang membuat biaya logistik melonjak berlipat ganda dibandingkan proyek serupa di Pulau Jawa.

Kondisi ini menciptakan paradoks: secara nasional Indonesia diklaim memiliki penetrasi internet yang tinggi, tetapi kesenjangan antara Jawa dan Papua masih sangat timpang. Padahal, pemerataan akses internet bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan fondasi bagi keadilan sosial di era digital. Tanpa akses, masyarakat Papua kehilangan kesempatan setara dalam pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Ketimpangan ini pada akhirnya berpotensi memperlebar jurang pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Pemerataan akses internet bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang untuk memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama di era digital.

Upaya Penuntasan dan Harapan ke Depan

Menghadapi tantangan ini, BAKTI dan Komdigi tidak tinggal diam. Pemerintah terus mengembangkan berbagai skema untuk menuntaskan blankspot, mulai dari pembangunan menara BTS di daerah terpencil, pemanfaatan satelit untuk menjangkau wilayah yang sulit dibangun infrastruktur darat, hingga kerja sama dengan operator swasta melalui skema berbagi infrastruktur. Teknologi satelit menjadi salah satu harapan besar karena kemampuannya menjangkau area tanpa harus membangun menara fisik di setiap lokasi.

Selain infrastruktur, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Menghadirkan sinyal saja tidak cukup jika tidak diiringi penyediaan listrik, pelatihan literasi digital bagi warga, serta ketersediaan konten dan layanan lokal yang relevan. Implementasi program harus dirancang menyeluruh agar infrastruktur yang telah dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi menara yang berdiri tanpa fungsi maksimal.

Penuntasan 2.000 titik blankspot tentu tidak bisa terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen anggaran, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan masyarakat setempat. Namun satu hal yang pasti: setiap desa yang berhasil terhubung adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih inklusif secara digital, di mana jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mengakses informasi dan peluang.